Permasalahan tenurial adalah permasalahan penggunaan kawasan hutan dan pendudukan kawasan hutan tanpa ijin. Beberapa bentuk permasalahan tenurial yang dijumpai di NTB yaitu: Areal transmigrasi dalam kawasan hutan, Perambahan/ lahan garapan masyarakat dalam kawasan hutan, Perluasan pemukiman penduduk dalam kawasan hutan, Sertifikat dalam kawasan hutan, Bangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan puskesmas dalam kawasan hutan, Bangunan fasilitas pribadi seperti villa/bungalow dalam kawasan hutan. Upaya penyelesaian permasalahan tenurial dapat diselesaikan melalui beberapa cara antara lain mediasi, fasilitasi atau rapat koordinasi.

Sebagai bahan pembahasan dalam upaya penyelesaian pewrmasalahan tersebut, diperlukan data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan identifikasi permasalahan tenurial di masing-masing KPH sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Balai KPH Ampang Plampang melakukan kegiatan inventarisasi bangunan liar dalam kawasan hutan di Resort Empang dan Resort Tarano.

Di resort Empang, kegiatan dilakukan pada tujuh desa sekitar kawasan yang hasilnya ditemukan 171 bangunan tidak berijin di dalam kawasan hutan terdiri dari 169 bangunan berupa gubuk dan 2 bangunan berupa rumah panggung. Di resort Tarano kegiatan dilakukan pada lima desa yang hasilnya ditemukan 124 bangunan tidak berijin dalam kawasan hutan terdiri dari 115 bangunan berupa gubuk dan 9 bangunan berupa rumah/bangunan permanen.

Monitoring dan evaluasi permasalahan terus menerus diperlukan untuk memperoleh gambaran dan perkembangan detail peta permasalahan tenurial sebagai dasar penetapan  strategi yang ada dalam penanganan permasalahan.