Hukum pengatur sumberdaya alam dalam masyarakat

Manusia adalah makhluk yang berhubungan dengan sesamanya. Salah satu faktor yang mendorong manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat. Pada saat manusia berhubungan satu sama lain dalam hal pembagian sumber-sumber daya inilah maka muncul persoalan, bagaimana anggota-anggota masyarakat memperoleh jalan masuk untuk mendapatkan sumber-sumber yang mereka butuhkan. Pada dasarnya ada dua pola pembagian sumber-sumber daya di tengah masyarakat, yakni: yang didasarkan pada kemampuan masing-masing dan yang didasarkan pada mekanisme pembagian yang diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Pada pola pertama, problem bagaimana orang bisa masuk ke sumber-sumber daya, dipecahkan melalui disposisi dari masing-masing orang secara alamiah. Dalam keadaan demikian maka siapa yang lebih kuat dengan sendirinya akan memperoleh jalan masuk itu dengan mengalahkan mereka yang kurang kuat.

Sedangkan pola kedua terjadi pada masyarakat yang memberikan pedoman-pedoman kepada anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan. Pedoman-pedoman ini bisa berupa larangan maupun keharusan. Apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya, maka pedoman itu memberitahu bagaimana masing-masing anggota masyarakat itu berhubungan satu sama lain, dalam rangka memperoleh sumber-sumber daya tersebut. Suata pasal dalam undang-undang misalnya, bisa mengatakan, bahwa untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan orang harus melakukan perbuatan jual beli, artinya si pembeli harus bersedia untuk membayar harga yang ditentukan untuk barang tertentu. Jalan masuk untuk memperoleh sumber daya itu dilakukan dengan sarana uang.

Secara konsepsional kita akan menemukan pernyataan tentang pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat dalam perundang-undangan yang bersifat mendasar (UUD), misalnya bahwa pada suatu negara kehidupan perekonomiannya didasarkan pada asas kebebasan berusaha, sedangkan di negara lain didasarkan pada asas kekeluargaan/ kebersamaan. Beberapa hal yang dipersoalkan dalam pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat itu antara lain:

  1. Kepada siapakah sumber-sumber daya dalam masyarakat itu dibagikan?
  2. Seberapa besarkah bagian yang diberikan kepada masing-masing penerima?
  3. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bagian itu?

Apabila kita menanyakan tentang ukuran untuk menentukan bagaimana masalah-masalah di atas dipecahkan, maka kita telah memasuki bidang keadilan. Keadilan memang dapat dirumuskan secara sederhana sebagai tolak ukur yang dapat kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Dapat dipahami dari uraian ini, bahwa sekalipun hukum itu langsung dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagi-bagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa lepas dari pemikiran yang lebih abstrak, yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil?” dan “apakah keadilan itu?”. Dan yang lebih penting adalah bahwa tatanan sosial, sistem sosial, norma sosial, serta hukum, tidak bisa langsung menggarap persoalan tersebut tanpa diputuskan terlebih dahulu konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks Indonesia, maka pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat dalam perundang-undangan, baik yang bersifat mendasar dalam UUD 1945 maupun perundang-undangan di bawahnya haruslah berdasarkan pada konsepsi keadilan dengan berpedoman pada nilai-nilai yang disepakati untuk dianut oleh masyarakat Indonesia secara bersama. Nilai-nilai yang dimaksud terdapat dalam konteks masyarakat Indonesia ialah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjadi bintang pemandu bagi pengaturan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Sila-sila dalam Pancasila, harusnya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (politik hukum). Pancasila sebagai asas dan cita hukum, menjadi pedoman dan bintang pemandu bagi Undang-undang Dasar 1945, bagi Undang-undang, dan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Pancasila adalah sederet nilai yang berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu dimiliki semua komunitas di wilayah nusantara. Nilai-nilai itu tidak pernah langsung mengandung sebuah kebijakan politik tertentu, melainkan sebagai bintang-bintang bagi sang pelaut yang senantiasa menjadi orientasi dalam mengambil segala kebijakan. Karena, Pancasila sebagai norma fundamental negara membentuk norma-norma hukum bawahannya secara berjenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah, demikian sebaliknya. Hal ini disatu pihak menunjukan bahwa Pancasila sebagai cita hukum dalam kehidupan (sistem) hukum bangsa Indonesia dan dilain pihak sebagai sistem norma hukum yang menjadi norma fundamental negara dan aturan tertulisnya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya.

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni:

  1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan (integrasi)
  2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
  3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
  4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama

Keempat prinsip di atas, dalam konteks pengelolaan sumber daya nasional harus dikembangkan dan ditafsirkan menjadi: prinsip kemandirian (kebangsaan/ nasionalisme), prinsip keadilan sosial, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip toleransi dan solidaritas; akhirnya keempat prinsip ini harus didasarkan pada prinsip ketuhanan. Kelima prinsip yang dipesankan oleh Pancasila, baik secara cita hukum maupun norma fundamental negara harus menjadi batu uji bagi pembentukan instrumen hukum pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia untuk mencapai salah satu tujuan negara “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sumber: Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial (Dr. Otong Rosadi, SH. M.Hum)

3 comments

  1. Hukum & kebijakan memang perlu dalam pengendalian pengelolaan sumber daya alam oleh para stakeholder agar tidak menimbulkan dampak berkurangnya daya dukung & daya tampung lingkungan terutama di wailayah DAS

  2. Saya putra asli Desa Mata Kec Tarano Kab Sumbawa besar NTB.. tolong di cek di desa Mata sudah hancur hutan nya .. ilegal loging.. sampai skr tiapa harus puluhan teruk pengangkut kayu… jalan baru di aspal sudah mulai hancur.. skr bos kayunya di tahan di polda.. tapi justru skr kayu tetap.jalan terus.. tlg cek lapangan pak.dinas kehutan.. saya ikut prihatin hutan di desa mata.. pasti pak dinas sudah tau masalah ini..m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *