Monitoring Pinjam Pakai Kawasan hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bahwa kawasan hutan dapat dipergunakan untuk pembangunan di luar kepentingan kehutanan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan. Kepentingan di luar kehutanan yang dianggap strategis sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut antara lain kegiatan yang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah, pemakaman, wisata rohani, keperluan religi, pertambangan mineral, pertambangan batubara, pertambangan minyak bumi termasuk sarana dan prasaranya serta smelter. Yang juga termasuk dalam kategori ini yaitu pembangunan instalasi/jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan transportasi, jaringan irigasi/pengairan, jalur evakuasi bencana alam dan penampungan sementara, serta sarana dan prasarana militer.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas kawasan hutannya lebih dari 1 juta hektar memiliki areal yang telah dibebani izin pinjam pakai kepada pihak pemerintah maupun swasta untuk kepentingan strategis yang tidak dapat dielakkan. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi izin pinjam pakai tersebut di lapangan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring. Beberapa izin yang dilakukan monitoring terhadap pinjam pakai kawasan hutan di tahun 2017 yaitu:

  1. Izin pinjam pakai yang diberikan kepada Bupati Lombok Barat untuk pembangunan lapangan tembak di Kelompok Hutan (KH) Gunung Sasak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
  2. Izin pinjam pakai yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk keperluan peningkatan bangunan bendung dan jaringan daerah irigasi Monggo Lenggo di Kabupaten Dompu.
  3. Izin pinjam pakai yang diberikan kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk keperluan pembangunan jaringan daerah irigasi Batu Bulan di Kawasan Hutan (KH) Buinsowaiy, Kabupaten Sumbawa.

Untuk izin lapangan tembak, Bupati Lombok Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 395/Menhut-II/2014 tertanggal 22 April 2014 memiliki hak untuk menggunakan sebagian kawasan hutan lindung seluas 10,11 Ha pada KH. Gunung Sasak (RTK. 3) di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat untuk pembangunaan Lapangan Tembak beserta fasiltas pendukungnya. Berkaitan dengan izin pinjam pakai tersebut di atas pemegang izin, yaitu Bupati Lombok Barat berkewajiban untuk melakukan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan izin pinjam pakai atau paling lambat sampai dengan tanggal 23 April 2016. Pada saat diadakannya monitoring, izin pinjam pakai kawasan sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 10 bulan.

Pengecekan ke lapangan menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada kegiatan atau aktifitas lapangan yang berkaitan dengan pembangunan lapangan tembak beserta fasiltas pendukung lainnya. Informasi yang diperoleh dari mantan Pejabat Dinas Kehutanan Pemkab Lombok Barat yang dahulu menangani pengurusan perizinan pinjam pakai Lapangan Tembak atas nama Bupati Lombok Barat menginformasikan bahwa izin pinjam pakai kawasan yang semula untuk pembangunan Lapangan Tembak tidak dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, masa depan kawasan yang telah dikeluakan izin pinjam pakai diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat selaku pihak yang memiliki kewenangan mengurusi kehutanan untuk melakukan pembinaan atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Pinjam Pakai.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang izin sebagaimana tercantum dalam SK izin pinjam pakai, selanjutnya Tim melakukan konfirmasi ke Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, kedua biro tersebut tidak dapat memberikan informasi mengenai rencana Pemda Lombok Barat selaku pemegang izin atas areal seluas 10,11 Ha apakah akan digunakan sebagai lapangan tembak atau tidak. Sebagai tindak lanjut, Dinas LHK Prov. NTB akan menyurati pemegang izin pinjam pakai terkait dengan keseriusan pemegang izin untuk melakukan kegiatan sesuai dengan izin pinjam pakai yang telah diterbitkan oleh Menteri.

Pada izin Bendung Monggo Lenggo, sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Departemen Pekerjaan Umum, pada sebagian Kelompok Hutan (KH) Soromandi (RTK. 55) yang berada di Desa Keramabura, Kecamatan Dompu, telah dibangun bak penampung air seluas 0,25 Ha dan jaringan irigasi Monggolenggo dengan panjang 12.598 m, lebar bervariasi antara 6 – 10 m atau seluas 10,05 Ha. Sehingga total luas kawasan yang dipinjam pakai adalah ± 10,30 Ha.

Lokasi Bendung Monggo Lenggo berada pada Kelompok hutan Soromandi (RTK.55) pada fungsi Hutan Lindung dan pada hulu Sungai Rababaka. Bangunan bendung masih ada namun sudah tidak berfungsi, karena aliran air menuju saluran irigasi tertutup. Saluran irigasi, baik primer maupun sekunder sudah tidak berfungsi, karena sudah tertimbun tanah. Pada bagian samping bendung, telah dibangun bak penampungan awal air bersih oleh PDAM yang selanjutnya dialirkan untuk memenuhi kebutuhan ke kota Dompu dan sekitarnya.Terdapat jaringan pipa PDAM dan bak penampungan dalam kawasan hutan yang dibangun tahun 2014.

Pemanfataan air dari dalam kawasan hutan oleh PDAM Kab. Dompu belum ada izin dari kehutanan, sehingga PDAM diharuskan mengurus Izin Pemanfaatan Jasa lingkungan (air) termasuk izin pemasangan jalur pipa dan bak penampungan air ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB. Balai KPH Ampang Riwo Soromandi agar melakukan pendataan pemanfaatan air dari dalam kawasan hutan oleh pihak ketiga (komersil), sebagai dasar dalam pemberian teguran kepada pihak pemakai air tersebut untuk mengurus izin pemanfaatan jasalingkungan (air).

Pada izin jaringan irigasi Bendungan Batu Bulan, sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Departemen Pekerjaan Umum, pada sebagian Kelompok Hutan (KH) Buinsoway RTK. 57 yang berada di Kecamatan Moyo Hilir telah dibangun jaringan daerah irigasi untuk mendukung Bendungan Batu Bulan dengan panjang 10.65 km, lebar bervariasi antara 18-22 m. Total luas kawasan yang dipinjam pakai adalah ± 21.31 Ha.

Berdasarkan pengecekan lapangan diketahui bahwa kondisi jaringan irigasi masih dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjam pakai, yaitu untuk pembangunan saluran irigasi bendungan Batu Bulan. Di sepanjang sisi jaringan irigasi terdapat jalan inspeksi dengan lebar ± 2-4 meter. Secara umum jalan inspeksi tersbut dalam kondisi baik dan dapat dilalui baik menggunakan kendaran roda dua maupun jalan kaki. Terdapat perbedaan panjang kawasan hutan yang dipinjampakaikan antara panjang berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tahun 2000 dengan panjang di lapangan disebabkan oleh pelepasan sebagian KH. Buinsoway untuk keperluan di luar kehutanan. (andang/lil)

2 comments

  1. Apakah ijin pinjam pakai lapangan tembak gunung sasak yg sudah habis masa berlakunya diusulkan untuk aktifitas lain misalx untuk penelitian model pengelolaan agroforestry kepada lembaga pendidikan seperti program studi kehutanan unram. Apakah tahapanx melalui ijin pinjam pakai lagi atau cukup mou dengan gubernur dan unram.. mohon pencerahan bang admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *