Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Hutan Tanaman Rakyat

Untuk melihat perkembangan dan capaian program dari penyelenggaraan HTR dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja Umum (RKU) yang telah disusun oleh pemegang ijin HTR serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan, Dinas LHK melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Sampai dengan saat ini, kegiatan evaluasi telah dilaksanakan pada:

  1. Wilayah Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea yaitu pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Batu Pesak dan Koperasi Serba Usaha Brangrea.
  2. Wilayah Balai KPH Ropang yaitu pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kelompok Hutan Uma Dene.

Di wilayah Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea, berdasarkan data IUPHHK-HTR jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan HTR sebanyak 268 orang, terdiri atas IUPHHK-HTR Batu Pesak sebanyak 200 orang dengan luas lahan garapan rata-rata 3,33 Ha dan IUPHHK-HTR Brang Rea sebanyak 68 orang dengan luas lahan garapan seluas 1,97 Ha.

Dilihat dari luas lahan garapannya IUPHHK-HTR ini sebenarnya cukup menjanjikan untuk berkontribusi memperbaiki kondisi ekonomi para penggarapnya. Namun dalam kenyataannya selama 3,5 tahun dari sejak dikeluarkan SK. IUPHHK-HTR dari Bupati, kewajiban yang telah dilakukan baru membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2014/2015 yang keduanya sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan untuk RKT 2015/2016 belum disusun dan disahkan.

Kegiatan fisik sesuai yang disusun baik pada RKU maupun RKT 2014/2015 untuk IUPHHK-HTR Batu Pesak belum ada yang dikerjakan. Namun untuk IUPHHK-HTR Brang Rea sudah ada realisasi penanaman sebanyak 25.000 bibit atau ± 45 Ha yang merupakan bantuan bibit dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB tahun 2015. Selain kewajiban dibidang perencanaan maupun pelaksanaannya terdapat kewajiban dibidang keuangan yang hingga saat ini belum terbayarkan, yaitu membayar Iuran Izin Usaha (IIU). Untuk tahun 2016 tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan di lokasi HTR.

Di wilayah Balai KPH Ropang, berdasarkan data IUPHHK-HTR jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan HTR sebanyak 77 orang, terdiri atas 33 orang berasal dari Desa Pemasar dan 43 orang berasal dari Desa Lape dengan luas lahan garapan rata-rata 2,57 Ha.

Dilihat dari luas lahan garapannya IUPHHK-HTR ini sebenarnya cukup menjanjikan untuk berkontribusi memperbaiki kondisi ekonomi para penggarapnya. Namun dalam kenyataannya selama kurang lebih 7 tahun dari sejak dikeluarkan SK. IUPHHK-HTR dari Bupati, kewajiban yang telah dilakukan baru membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) Dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk Tahun 2014/2015 yang keduanya sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk RKT 2015/2016 belum disusun dan disahkan.

Pada tahun 2012, KSU Uma Dene memperoleh bantuan program dari Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (KPDT) berupa bantuan bibit gmelina 40.000 batang, jagung 500 kg, pestisida 80 kg, puradan 300 kg, pupuk NPK 6 ton, pupuk urea 6 ton, mesin air 1 buah, sprayer 3 buah, dan pemagaran sekeliling areal dengan menggunakan kawat berduri. Pada saat itu, areal penanaman dibagi menjadi 3 blok tanam dengan luas total sekitar 51 Ha. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 40.000 batang.

Sejak Tahun 2013 tidak ada kegiatan yang berjalan di lokasi HTR, baik berupa kegiatan fisik maupun kegiatan pengembangan kelembagaan koperasi. Dari hasil monitoring diketahui kondisi terakhir bahwa kawasan pengelolaan dipenuhi dengan tanaman jagung dan kacang-kacangan di hampir semua lokasi. Kegiatan penanaman yang dilakukan tahun 2012 hampir tidak terlihat bekasnya.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi areal IUPHHK-HTR yang telah dilaksanakan, maka disarankan beberapa hal terkait diantaranya adalah:

  1. Dilakukan evaluasi oleh Tim yang dalam hal ini dikoordinir oleh UPT Kementerian LHK di daerah yang diserahi tugas tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, bahwa “Setiap 2 tahun diadakan evaluasi terhadap perizinan oleh Balai”.
  2. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok HTR, baik kegiatan yang terkait dengan kegiatan fisik maupun kelembagaan harus intens dilakukan oleh petugas terkait. Mengenai kegiatan pendampingan oleh pendamping kegiatan, mulai tahun 2015 tidak berjalan seperti sebelumnya, karena kegiatan pendampingan dihentikan oleh BP2HP. Untuk itu diharapkan pendamping mulai diusulkan kembali sebagai perpanjangan tangan yang intensif melakukan bimbingan dan pemantauan di lapangan.
  3. Diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap penguatan kelembagaan pemegang IUPHHK-HTR karena berhasil tidaknya pembangunan HTR oleh pemegang ijin sangat tergantung dari kemampuan lembaga dalam mengelola anggota-anggotanya.
  4. Pembinaan secara intensif dari KPH sangat diharapkan untuk mendukung pengembangan kelompok dan peningkatan kondisi kawasan. (andang/lil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *