NTB HARUS MENJADI MODEL PENGELOLAAN HUTAN YANG LESTARI DAN MENSEJAHTERAKAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB kembali melaksanakan Rapat evaluasi yang Rutin diselenggarakan setiap bulannya. Rapat kali ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK NTB. Rapat diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon IV dan Eselon III lingkup Dinas LHK NTB. Agenda rapat kali ini adalah evaluasi capaian kinerja setiap Bidang/Balai, percepatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pembahasan penataan pemukiman di dalam kawasan hutan (TAKIMHUT) bersama Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi NTB serta diskusi terkait keberadaan Satgas pengamanan hutan di tingkat tapak.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Bapak Ir. Madani Mukarom, M. Si. Dalam arahan awalnya, beliau mereview  berbagai arahan yang menjadi direktif pada rapat rutin bulan sebelumnya. Diantara yang menjadi perhatian beliau adalah agar BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura menyiapkan Desain Tapak untuk rencana pengembangan Rusunawa di kawasan hutan sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MANDALIKA. Kepala Dinas berharap agar pembangunan Rusunawa tersebut nantinya bisa menjadi bagian pendapatan KPH dari pengelolaan hutan.

Dalam rapat tersebut, juga dilakukan pembahasan terkait dengan salah satu program inovasi Dinas LHK NTB yaitu TAKIMHUT (Penataan pemukiman dalam kawasan hutan). Perwakilan dari Dinas Pemukiman dan Perumahan NTB menjelaskan bahwa pada Tahun 2017 terdapat rencana pembangunan 1.000 unit rumah layak huni di seluruh NTB.  Dalam melakukan pembangunan, beliau menjelaskan bahwa Dinas Pemukiman dan Perumahan NTB tidak menyediakan lahan melainkan hanya dalam bentuk bahan bangunan. Namun demikian, setiap penerima bantuan akan mendapatkan pendampingan, desain gambar dan RAB nya untuk memastikan efektifitas pelaksanaannya. Terkait dengan adanya usulan penataan pemukiman di dalam kawasan hutan, beliau menyampaikan bahwa setiap usulan akan diverifikasi kepada pengelola kawasan/lahan tempat pembangunannya dan kembali menegaskan bahwa jika masih ada usulan pembangunan rumah layak huni, akan coba diakomodir pada usulan kegiatan Tahun 2018.

Diskusi dalam rapat juga membahas terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana sektor LHK harus mampu mendorong tercapainya nilai IKLH sebesar 67,95 pada Tahun 2018. Pembahasan ini menjadi penting karena IKLH merupakan 1 dari 33 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada akhir Tahun 2018, namun sampai dengan Tahun 2017 belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Beberapa ide yang mengemuka dalam rapat tersebut antara lain bahwa perlu adanya proses edukasi yang terus menerus terhadap masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar/pinggir sungai. Selain itu, perlu dipetakan dengan cermat, lokasi yang menjadi sumber pencemaran. Peta tersebut menjadi dasar bagi Dinas LHK untuk berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Kabupaten setempat. Kepala Dinas meminta agar Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan untuk menyiapkan konsep surat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Dinas LH Kabupaten/Kota terkait hasil identifikasi kondisi air dan udara serta indikasi sumber-sumber pencemarnya.

Kepala Dinas meminta agar setiap pengelola kawasan hutan menggali potensi baik berupa wisata alam, air, aliran air atau berupa HHK dan HHBK. “KPH harus berperan aktif untuk meningkatkan kepatuhan para pemegang ijin untuk membayar PNBP” tegas Pak Kadis. Namun disisin lain juga harus mampu mendorong agar berbagai potensi tersebut bisa memberikan tambahan pendapatan yang rril bagi pemerintah daerah. KPH dan Tahura diharapkan juga secara aktif melakukan pembinaan bagi kelompok-kelompok tani yang berada di sekitar kawasan hutan baik melalui Bintek atau melalui pemberian bantuan bagi kelompok-kelompok tersebut.

Selanjutnya, Kepala Dinas juga meminta agar pemberian bantuan untuk pengembangan HHBK dibuat lebih inovatif setelah melalui pembinaan yang berkelanjutan. “Data penerima bantuan agar by name by address dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang tergolong miskin” tegasnya. Hutan harus memberikan dampak yang positif bukan hanya untuk kawasan tetapi juga mendukung sektor lainnya. Oleh karena itu, setiap yang terlibat harus berupaya agar selalu berprestasi dan menjadi yang terdepan dalam berbagai hal “ Saya ingin agar NTB selalu menjadi model, menjadi tempat belajar dalam berbagai skema pengelolaan hutan”, ungkapnya kepada peserta rapat. “Dengan demikian, sektor kehutanan juga turut mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB, karena sesungguhnya potensi di dalam kawasan hutan sangat menjanjikan” pungkasnya.

Kegiatan rapat dilanjutkan dengan diskusi terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penanganan peredaran hasil hutan illegal di tingkat tapak. Bidang Perlindungan dan KSDAE menyebutkan bahwa akan dilaksanakan pertemuan di Mataram pada tanggal 18 Agustus 2017, khusus untuk membahas peredaran sonokeling di NTB. Diharapkan kepada seluruh kepala KPH untuk hadir dan berbagi pengalaman dalam diskusi tersebut nantinya. (firman)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *