Rapat pembahasan mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) di NTB

Kayu Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) adalah jenis yang sudah ditetapkan sebagai kayu yang termasuk dalam Appendix II (termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punah). Tetapi sampai saat ini peredaran kayu jenis sonokeling masih berlangsung masif. Peredaran tersebut dilakukan dengan menggunakan Nota Angkutan atau dokumen angkutan kayu rakyat lainnya sebagaimana Permen LHK Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Penjarahan dan penebangan kayu jenis sonokeling terutama di Wilayah NTB, baik diluar kawasan hutan/ tanah milik maupun dalam kawasan hutan, sudah sangat memprihatinkan dan menimbulkan konflik horisontal antar masyarakat serta sangat menyulitkan petugas untuk pengamanannya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2017, bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK Prov. NTB Jl. Majapahit No. 54 Mataram, diadakan Rapat pembahasan mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) di Provinsi NTB. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait yaitu: BIN Daerah NTB, LANAL Mataram, Direktorat KKH Ditjen KSDAE Kementerian LHK RI, Dinas Perhubungan Prov. NTB, Inspektorat Prov. NTB, Direktorat Reskrimsus Polda NTB, Korem 162/WB, Balai KSDA NTB, BPHP Wilayah IX Denpasar, Balai PPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusra, Balai KPH lingkup Dinas LHK Prov. NTB, serta Bidang terkait di Dinas LHK Prov. NTB.

Dari rapat tersebut dihasilkan dua poin penting terkait dengan peredaran kayu sonokeling, yaitu:

  1. Terkait dengan Surat Kepala BKSDA NTB yang meminta Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penambahan jenis Sonokeling sebagai bagian dari kayu rakyat yang menggunakan Nota Angkutan tidak bisa dikabulkan.
  2. Peredaran Kayu Jenis Sonokeling wajib menggunakan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dan tidak diperkenankan untuk menggunakan dokumen lain dan sampai saat ini BKSDA NTB belum pernah menerbitkan dokumen pengangkutan atau SATS-DN untuk Kayu Sonokeling.

Hal lain yang disepakati untuk mencegah pemanfaatan dan peredaran secara illegal terhadap kayu sonokeling, yaitu diperlukan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Diperlukan mekanisme pengawasan pemanfaatan dan peredaran kayu jenis sonokeling untuk mencegah pemanfaatan secara ilegal melalui verifikasi dan klarifikasi yang jelas.
  2. Terhadap pemegang ijin edar yang telah memiliki ijin edar kayu sonokeling agar dilakukan evaluasi kembali dan apabila ditemukan pelanggaran agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Perlu dibuatkan surat edaran oleh Pemerintah Provinsi NTB terkait tata cara verifikasi dan klarifikasi kepemilikan kayu sonokeling oleh Satgas P3H Provinsi NTB dengan BKSDA NTB sebagai leading sector, dibantu oleh TNI, POLRI, dan Dinas LHK Prov. NTB.
  4. Peredaran kayu jenis Sonokeling hanya menggunakan satu dokumen tunggal yaitu SATS-DN untuk peredaran dalam negeri.
  5. Terhadap pengedar yang melanggar akan diproses hukum lebih lanjut baik secara administratif maupun secara pidana.
  6. Balai PPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusra akan membantu pengawasan peredaran pada daerah-daerah penerima seperti Jawa Timur, Bali dan Jakarta dan siap membantu proses penegakan hukum bekerjasama dengan daerah pengirim/ daeral asal kayu sonokeling.
  7. Ketentuan peraturan perundangan lain atau kebijakan lain terkait pemanfaatan dan peredaran kayu jenis Sonokeling seperti PNBP dan tata cara peredaran dalam negeri, agar segera diproses penetapannya oleh Kementerian LHK Cq. Direktorat KKH Kementerian LHK RI. (bono/lil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *