FGD Forum Pengelolaan DAS Provinsi NTB

Kamis 19 April s/d Jumat 20 April 2018 telah dilaksanakan sebuah kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dalam rangka diskusi para pihak oleh Forum DAS Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Aula Farigata Hotel Lombok Garden Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. FGD Forum DAS NTB dihadiri oleh : Kepala BKPH se Provinsi NTB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (bidang pengairan) Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kepala BP DAS Dodokan Moyosari, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi NTB, Anggota Forum DAS, Akademisi (Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah).

Kegiatan FGD Forum DAS NTB ini dimaksudkan untuk, memasyarakatkan, mensosialisasikan dan mempublikasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, untuk mengetahui sejauh mana kondisi Daerah Aliran Sungai di NTB, untuk mendapatkan perhatian DAS-DAS mana yang perlu mendapatkan perhatian atau penanganan, dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders serta para pihak yang terkait dalam pengelolaan DAS secara keseluruhan. Dalam FGD Forum DAS NTB kali ini memiliki pokok bahasan yaitu: 1. Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 2. Kondisi Daerah aliran sungai di Nusa Tenggara Barat pada saat ini; 3. Daerah Aliran Sungai yang perlu mendapatkan penanganan. Adapula tujuan yang diharapkan yaitu agar terdapat persamaan persepsi yang dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pengelolaan sumberdaya alam DAS dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan FGD Forum DAS NTB diawali dengan pembukaan oleh Kepala Balai DAS HL Dododokan Moyosari serta memberikan pemaparan secara umum mengenai kondisi DAS Nasional dan khususnya DAS di wilayah NTB. Beliau menyampaikan bahwa jumlah DAS yang ada di Provinsi NTB jika dilihat menggunakan peta dengan skala 1 : 250.000 berjumlah 752 DAS dan jika dilihat menggunakan skala 1 : 50.000 maka jumlah DAS yang ada sebanyak 1.220 DAS. Pada sambutannya beliau berpesan “Semua data yang berkaitan dengan DAS harus dimiliki oleh BPDAS, karena saat ini data yang ada hanya data DAS dibawah pengelolaan BPDAS saja”, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam prosesnya, kegiatan diskusi berjalan dengan lancar sehingga informasi dan masukan-masukan dari peserta lebih hidup dan efektif.

Dalam diskusinya, Forum memiliki beberapa kendala yang dihadapi dilapangan seperti: debit air DAS menurun, laju penanaman pohon masih kalah dengan laju perambahan, kerusakan yang terjadi di sekitar DAS sering menyebabkan bencana alam dan gangguan dari binatang ternak yang dilepas liarkan. Berdasarkan kendala-kendala tersebut khususnya untuk Pulau Sumbawa, forum memiliki beberapa usulan dan rencana dalam menanggulai permasalahan yang ada, antara lain: Mempercepat proses RHL dengan bahu-membahu dalam pembenahan hutan karena bukan hanya Dinas LHK saja berperan namun ada pihak-pihak lain sebagai pendukung di dalamnya; BMKG akan menyiapkan dukungan data Curah Hujan (CH) dan sejenisnya; di lokasi yang penuh dengan jagung akan dilakukan penerapan paket RHL yang komprehensif; penyuluhan akan diintensifkan agar memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat. Selain itu, forum berkeinginan untuk membuat website yang bisa dijangkau untuk perkembangan data, serta perlunya pertemuan lanjutan antara BPDAS dan Dinas LHK serta instansi dan para pihak terkait lainnya dalam membahas kegiatan lanjutan. Forum DAS perlu melakukan pemantauan/monev secara berkelanjutan serta melakukan kemitraan dengan para pengelola.

Kesimpulan yang dapat dipetik melalui pertemuan para pihak dalam FGD Forum DAS NTB kali ini yaitu: Upaya pengelolaan DAS terpadu telah lama diterapkan dengan memperkenalkan berbagai kegiatan yang yang mencirikan lintas sektoral dan multidisiplin, namun karena kompleks-nya permasalahan yang harus dihadapi dan banyaknya DAS yang harus ditangani, serta menyangkut kendala teknis dan non-teknis lainnya yang harus disempurnakan, maka banyak DAS yang belum dapat tertangani dengan baik, bahkan yang terjadi adalah kerusakan DAS semakin meluas dan semakin parah. Oleh karena itu dalam pengelolaan DAS secara terpadu harus berazaskan (1). Pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, tanah dan air) dengan memperhatikan terhadap perlindungan lingkungan, (2). Pengelolaan DAS bersifat multidisipliner dan lintas sektoral, (3). Peningkatan kesejahteraan rakyat, (4). Keterpaduan dimulai sejak dalam perencanaan pengelola DAS terpadu, (5). Penerapan dan penyempurnaan kembali Perda DAS agar menjadi dasar yang kuat dalam pengelolaan DAS serta dapat diketahui oleh masyarakat luas. (yoga)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *