Dinas LHK Provinsi NTB memantau kinerja pemegang ijin Hutan Tanaman Industri

Salah satu bentuk pemanfaatan Kawasan Hutan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yaitu izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Dalam rangka memantau/memonitor kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh pemegang izin IUPHHK-HTI yang ada di NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sudah melaksanakan Pembinaan dan Monitoring. Kegiatan dilaksanakan pada IUPHHK-HTI PT. Koinesia di Kabupaten Bima dan IUPHHK-HTI PT. Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu. PT. Koinesia masuk dalam wilayah kerja Balai KPH Maria Donggomasa dan KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu, sedangkan PT. Usaha Tani Lestari masuk dalam wilayah kerja KPH Ampang Riwo Soromandi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memantau pelaksanaan sistem silvikultur dengan benar, pengelolaan hutan yang efektif, efisien dan lestari serta dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan secara kontinyu atau berkesinambungan. Pembinaan dan monitoring diawali dengan diskusi bersama para stakeholder terkait yaitu Balai KPH dan Pihak Pemegang Izin IUPHHK-HTI yang dilanjutkan dengan pengecekan lapangan ke wilayah kerja IUPHHK-HTI.

IUPHHK-HTI PT. Koinesia, mempunyai wilayah konsesi berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK. 428/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009, seluas ± 41.960 Ha di wilayah KPH. Maria Donggomasa dan KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu pada wilayah Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas, Secara administrasi pemerintahan wilayah izin kelola kawasan hutan oleh PT. Koin Nesia berada di Kabupaten Bima, sedangkan berdasarkan pembagian administrasi pengelolaan hutan berada di wilayah Balai KPH Maria Donggomasa dan Balai KPH Topo Pajo Madapangga Rompu, yang terbagi dalam kelompok hutan Kota Donggomasa, Nipa Pusu, Topo Rompu, Nanganae Kapenta, Tololai dan Tolowata. Sedangkan DAS dan Sub DAS sebagai berikut : DAS – Das Bela dan Das Diukaban sedangkan Sub DAS nya masuk dalam Sub DAS Nang Rabe, Lampe, Jambu dan Campa.

PT. Koinesia sampai tahun 2019 telah melakukan kegiatan penanaman dibeberapa tempat antara lain, wilayah Tolotangga seluas 183 Ha, wilayah Tanga Baru seluas 100 Ha dan wilayah Risa Kabupaten Bima seluas 27 Ha. Dari hasil penanaman seluas 310 Ha yang dilakukan oleh PT. Koinesia sampai saat ini yang tumbuh kurang dari 10 % artinya kegiatan penanaman bisa dikatagorikan gagal, menurut penjelasan dari tenaga lapangan PT. Koinesia, rendahnya tingkat keberhasilan kegiatan penanaman disebabkan oleh gangguan dari ternak dan masyarakat yang telah mengelola lahan lahan PT. Koinesia dimana para petani dalam membersihkan lapangan dengan membakar dan menggunakan pestisida sehingga tanaman yang ditanam sebagian besar mati.

Dari hasil diskusi diketahui bahwa sampai saat ini PT. Koinesia belum membuat Perubahan RKU dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Perusahaan juga belum melaksanakan Kegiatan lapangan karena belum ada alokasi biaya untuk kegiatan lapangan. Selain biaya, masalah lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu beratnya dampak sosial yang dihadapi di lapangan, banyaknya lahan ijin yang telah diduduki masyarakat lokal sehingga berdampak konflik jika dilakukan kegiatan serta tenaga teknis untuk pelaksanaan kegiatan lapangan belum ada.

Dari beberapa permasalahan yang muncul tim monitoring telah menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan antara lain agar segera merevisi RKU karena sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, segera membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) agar bisa menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta mengintensifkan koordinasi dengan para pihak dilapangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pokok maupun kegiatan sosial masyarakat.

IUPHHK-HTI PT. Usaha Tani Lestari, mempunyai wilayah konsesi berdasarkan Tata Batas seluas ± 24.339 Ha di wilayah KH. Tambora (RTK. 53) di Hutan Produksi berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK. 660/Menhut-II/2009, di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Secara administrasi pemerintahan wilayah izin kelola kawasan hutan oleh PT. Usaha Tani Lestari berada di Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima, sedangkan berdasarkan pembagian administrasi pengelolaan hutan berada di wilayah Balai KPH Tambora dan Balai KPH Ampang Riwo Soromandi.

PT. Usaha Tani Lestari, telah membuat persemaian sementara untuk kegiatan penanaman Jati Plus Perhutani (JPP), berlokasi di dusun Saro, Desa O’i Saro, Kecamatan Sanggar. Persemaian sementara ini untuk menampung bibit Jati Plus Perhutani sebanyak 250.000 Batang yang di datangkan dari Pulau Jawa. Pada saat pengecekan lapangan masih terkirim 67.000 batang. Dalam pelaksanaan penanaman seluas 500 Ha, dilakukan dengan skema kemitraan/kerjasama dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil yaitu setiap orang diberi kewajiban untuk memelihara setiap 1000 batang tanaman Jati (2,5 Ha), dan setelah sampai masa panen akan dilakukan bagi hasil 10%. Dari rencana penanaman jati seluas 500 Ha, di tahun 2018 hanya terealisasi seluas + 130 Ha, karena lokasi yang akan ditanami belum dilakukan pembersihan lapangan/ belum dilakukan penebangan. Tahun 2018/2019 PT. Usaha Tani Lestari akan melakukan penebangan seluas 357 Ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *