Sosialisasi Pengelolaan DAS di KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Dalam upaya menciptakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu, diperlukan perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Dengan demikian bila ada bencana, apakah itu banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir. Pengelolaan DAS secara terpadu merupakan pendekatan holistik dalam mengelola sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara berkesinambungan.

Tetapi, pemahaman terkait Daerah Aliran Sungai ternyata belum sepenuhnya dimengerti baik oleh pemegang kebijakan apalagi oleh masyarakat umumnya, begitu juga dengan upaya-upaya pengelolaan yang dapat dilakukan di wilayah DAS. Seharusnya wilayah dan pengelolaan DAS menjadi tanggung jawab setiap stakeholder yang terkait di dalamnya. Wilayah hulu khususnya sampai wilayah hilir serta wilayah pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun demikian stakeholders lain dapat dan berkewajiban turut aktif dalam pengelolaannya. Konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor di wilayah hulu, tengah dan hilir sampai saat ini masih dirasakan terutama karena belum memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Meskipun upaya untuk memperbaiki kondisi DAS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an, namun permasalahan terkait pengelolaan sangatlah kompleks, baik dari segi perundangan maupun konsistensi implementasi (pemantauan, evaluasi dan pengenaan sanksi atas penyimpangan). Hal itu dikarenakan keberadaan sumberdaya alam yang berbeda seringkali menempati wilayah atau bentang alam yang sama. Hal ini seringkali membawa konsekuensi terjadinya tumpang-tindih kepentingan dan kewenangan pengaturan pengelolaan sumberdaya alam oleh instansi yang berbeda. Berbagai konflik yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dikarenakan juga karena belum adanya perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya DAS. Sehingga sangat diperlukan sebuah sistem pengelolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Agar pelaksana di lapangan pada tingkat tapak (KPH) memahami akan pentingnya pengelolaan DAS dalam menjaga kelestarian kawasan dan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar, serta memberikan kesepahaman dan cara pandang yang sama terhadap upaya pengelolaan wilayah DAS di Provinsi NTB khususnya untuk lingkup Dinas LHK Provinsi NTB, maka dilaksanakanlah Kegiatan Sosialisai Pengelolan DAS Provinsi NTB di tiap-tiap KPH.

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan DAS Provinsi NTB kali ini dilaksanakan di KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea yang dihadiri oleh kurang lebih 30 orang peserta yang terdiri dari Pengamanan Hutan, Bakti Rimbawan, Kepala Resort dan staft KPH. Kegiatan sosialisasi dilakukan melakukan sharing informasi terkait pengelolaan DAS yang dilakukan secara terpadu dengan pelibatan berbagai pihak dalam perencanaan dan pengelolaan DAS mulai hulu sampai dengan hilir, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Setelah proses tersebut, kemudian lebih focus dengan diskusi dengan peserta untuk lebih mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan, juga untuk mengetahui perkembangan kegiatan pengelolaan DAS di masing-masing resort. Point penting yang disampaikan dalam FGD tersebut adalah penyebab kerusakan yang terjadi pada wilayah pengelolaan DAS dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mempertahankannya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di dalam ruangan dalam bentuk FGD, yang dipandu oleh moderator. Peserta rapat diatur dengan metode Ushape, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas LHK yang menyampaikan gagasan dan pandangannya sesuai dengan tujuan rapat, kemudian dilakukan diskusi interaktif, yang dipandu oleh pimpinan rapat.

Pada wilayah pengelolaan KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea terdapat dua DAS besar yakni DAS Sejorong dan DAS Brang Rea. Kedua DAS tersebut meskipun dalam wilayah pengelolaan yang sama namun kondisinya berbeda. DAS Sejorong memiliki volume dan debit air yang tambah berkurang, dengan kondisi kebersihan yang kurang. Sedangkan DAS Brang Rea memiliki volume dan debit yang cukup besar, dan selalu berair meskipun pada musim kering. DAS Sejorong umumnya melewati bagian pemukiman dan memberikan polutan terhadap DAS tersebut dan wilayah yang lebih padat penduduknya, sedangkan DAS Brang Rea berada di wilayah pinggiran pemukiman penduduk.

Pada akhir acara dibuka sesi diskusi untuk mengetahui dan sharing informasi terkait kondisi di lapangan, permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Beberapa permasalahaan yang diindikasikan ikut memperburuk kualitas sumberdaya lahan disekitar das yaitu: Kurangnya pemeliharaan (keberlanjutan) terhadap hasil rehabilitasi; Penghijauan di bantaran sungai belum menjadi prioritas untuk mengurangi sedimen akibat erosi; Rehabilitasi hutan/ konservasi lahan terhambat karena rendahnya tingkat hidup dari tanaman yang ditanam; Kesadaran masyarakat dalam upaya RHL masih sebatas dalam lahan milik, sedangkan dalam kawasan hutan masih rendah; Adanya perambahan dimana mereka cenderung menggunakan herbisida dan pembakaran dalam membersihkan lahan; serta banyaknya alih fungsi lahan.

Untuk memperbaiki ekosistem kawasan pada wilayah DAS KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea dan peningkatan kualitas lingkungan maka diperlukan kegiatan rehabilitasi murni dan dan pengkayaan tanaman di beberapa lokasi, terutama wilayah yang sering terjadi perambahan. Strategi lainnya yang dapat dilakukan bisa melalui strategi memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada dalam kawasan hutan (madu,buah-buahan, empon-emponan) yang memiliki nilai ekonomi dan daya tarik pasar sebagai alternatif pendapatan masyarakat agar tidak melakukan aktifitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif bagi kawasan hutan.

Pemilihan jenis unggul yang diminati dalam kegiatan rehabilitasi dan pengayaan tanaman penting untuk ditekankan. Bila tanaman yang unggul dan merupakan tanaman yang diminati oleh kelompok maka secara otomatis akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Pada umumnya masyarakat lebih menyukai tanaman MPTS (durian, manggis, sawo, mangga, ceruring dll), karena memiliki nilai
ekonomi yang lebih tinggi dan laku di pasaran).

Hal lain yang juga disampaikan dalam kesempatan diskusi tersebut adalah terkait program Perhutanan Sosial yang sedang digalakkan. Program PS banyak diminati dan diharapkan oleh masyarakat sekitar hutan dan banyak yang masih menunggu legalitas ijin PS yang sudah diajukan. Namun di sisi lain, bila ijin pengelolaan kawasan ini tidak dilakukan secara optimal, maka dapat membawa dampak yang tidak baik untuk kelestarian kawasan hutan. (ren/lil)

One comment

  1. Pengelolaan DAS idealnya dilakukan secara terpadu dg pelibatan pihak yg terkait…stakeholders, akademisi, NGO, swasta maupun klp masyarakat, dlm keterpaduan trkait kebijakan, tujuan, rencana kegiatan, implementasi kegiatan dg tetap mmperhatikan kondisi sosek masyrkt, dan dalam pelaksanaannya setiap pihak berada di relnya masing2 sesuai dg kewenangan dn tanggungjwbx. Smoga keterpaduan trsebut dpt dijalankn dalam pengelolaan DAS khususx di NTB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *