Kadis LHK fasilitasi penyelesaian sengketa masyarakat sekitar PT. Sadhana Arif Nusa

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menerima kunjungan dari masyarakat Desa Lendang Tengak dan Deduman, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur yang berada di sekitar PT. Sadhana Arif Nusa. Kunjungan ini diikuti oleh sekitar 50 Orang Masyarakat yang didampingi Aliansi Gerakan Reforma Agraria NTB

Kedatangan masyarakat tersebut terkait dengan sengketa lahan masyarakat dan kurangnya perhatian PT. Sadhana terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Pelestarian Sumberdaya Alam. Dalam pembukaannya Kepala Bidang mengharapkan masyarakat yang datang dapat mengungkapkan aspirasinya dengan baik dan sopan sehingga situasi tenang dan kondusif tetap terjaga dalam pertemuan tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat Desa Lendang Tengak dan Deduman terkait pemanfaatan lahan di wilayah izin PT. Sadhana. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat antara lain :

  1. Masyarakat merasa sangat terintimidasi dengan kehadiran PT. Sadhana;
  2. Masyarakat merasa dibatasi dalam melakukan kegiatan pertanian, dan bahkan masyarakat tidak diperbolehkan mencari kayu bakar;
  3. Masyarakat tidak ingin bermitra dengan PT. Sadhana dikarenakan perlakuan dan tindakan intimidasi yang mereka lakukan;
  4. PT. Sadhana malah melakukan pengrusakan hutan dengan menebang pohon-pohon yang sudah ditanam oleh masyarakat;
  5. PT. Sadhana juga dianggap telah melewati ketentuan izin usaha, dimana izin yang diberikan adalah izin HTI namun kenyatannya juga mengembangkan dan membuka kawasan wisata di wilayah HTI;
  6. Masyarakat meminta Kepala Dinas LHK untuk memfasilitasi dan mempertemukan mereka langsung dengan PT. Sadhana untuk membahan terkait pemanfaatan lahan di wilayah PT. Sadhana.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Dinas LHK dan BKPH Rinjani Timur menyampaikan beberapa hal yaitu :

  1. Proses perizinan PT. Sadhana sudah legal dan kegiatan tersebut sudah mendapat rekomendasi secara berjenjang, mulai dari Desa, Camat, Bupati hingga ke Kementerian;
  2. PT. Sadhana diberikan ruang untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat di sekitar wilayah izin yaitu dengan merangkul masyarakat yang memang berdomisili di wilayah sekitar PT Sadhana dan di verifikasi oleh Tim Dinas Kehutanan dan Kepala Desa;
  3. Jika masyarakat merasa terganggu oleh adanya aktifitas PT. Sadhana, masyarakat diminta untuk membuat surat kepada Kementerian LHK terkait keluhan dan pelanggaran-pelanggaran yang memang telah dilakukan oleh PT. Sadhana. Dinas LHK hanya bertindak sebagai mediator dan mengarahkan masyarakat untuk mengadukan keluhan ke kementerian;
  4. Terkait pengusahaan pariwisata, hal tersebut merupakan kegiatan yang wajar karena merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai kewajiban PT. Sadhana guna dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
  5. Dinas LHK siap untuk turun lapangan untuk melihat kondisi eksisting masyarakat terkait pemanfaatan lahan di wilayah izin PT. Sadhana.

Dinas LHK juga akan mencoba untuk memfasilitasi masyarakat untuk bertemu secara langsung dan berdialog dengan PT. Sadhana, Kepala Desa dan masyarakat yang telah bermitra dengan PT. Sadhana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *