Tim GAKKUM LHK Provinsi NTB Tindak Lanjuti Kasus Penebangan dan Penambangan Liar di Wilayah KPH Ampang Riwo

Pada hari Senin dan Selasa tanggal 9 – 10 November 2020, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ND, MB, SY, SD, HM dan DW, masing-masing beralamat di Deso Ongko dan Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 21/BPPHLHK/SW-3/PPNS/11/2020 tanggal 9 November 2020, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi petugas dan para pelaku/ tersangka, serta gelar perkara. Adapun pengamanan/penyitaan barang bukti di TKP berupa : 1 mesin chainsaw, 1 mesin Diesel blower/penerangam tambang, 5 buah kapak, linggis dan kayu tebangan pohon jenis penyerak, binong, kasuang, kayu nangka, telah di potong olahan sejumlah 80 batang/keping, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil gelar perkara oleh tim penyidik secara subyektif dan obyektif telah terpenuhi unsur pidana perbuatan para pelaku tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan dan upaya paksa dengan penahanan para tersangka berikut penitipan tahanan di Rutan Negara Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB, Selasa tanggal 10 November 2020.

Tersangka tersebut adalah para pelaku yang tertangkap tangan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kehutanan berupa penebangan pohon secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan penambangan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 12.00 Wita di dalam kawasan hutan negara So Sumpat dengan fungsi Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK. 70) wilayah kerja Balai KPH Ampang Riwo, wilayah administrasi Desa Pidang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.

Tersangka diamanakan oleh Tim Polisi Kehutanan yang dipimpin oleh Kasi Perlundungan KSDAE : ZAMHARI, S.Hut., dan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.14/BKPH-AR/2020 tanggal 7 November 2020.

Pelaku dijerat dengan sangkaan pasal 82 ayat (1) huruf “c” Jo. Pasal 12 huruf “c” dan/atau Pasal 89 ayat (1) huruf “a” jo.pasal 17 ayat (1) huruf “b”UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *