DISLHK NTB

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Kegiatan

Penyusunan Draft Pergub NTB sebagai Upaya Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah

Sesuai dengan Amanat dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 36 disebutkan bahwa tata cara pengaturan produsen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Hari ini, Jumat (21/5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat penyusunan draft Peraturan Gubernur NTB tentang Tanggung Jawab Produsen dalam Pengelolaan Sampah. Sebelumnya juga telah diadakan Kick Off Meeting persiapan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tanggung Jawab Produsen terhadap sampah produk yang dihasilkan atau dikenal dengan Extended Produsen Responsibility (EPR) pada hari Kamis, 6 Mei 2021.

Pertemuan diselenggarakan melalui media luring di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi NTB dan melalui media daring (Zoom Meeting). Pertemuan ini dihadiri 30 orang peserta diantaranya, Prof Dr. I.B. Rahmadi Supancana sebagai tenaga ahli, perwakilan perusahan/ produsen dan distributor produk, FKSIM, perwakilan dari Kila Hotel dan Komunitas Nol Sampah Surabaya. Berbagai pihak ini diundang dalam rangka konsultasi publik dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang EPR dan upaya pelibatan produsen agar lebih aktif mulai dari proses pembuatan, penanganan sampai pembuangan dalam rangka pengurangan timbulan sampah.

Kepala Bidang PSPPL Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan provinsi NTB, Firmansyah menyampaikan penyusunan peraturan gubernur untuk EPR ini bentuk upaya pengurangan sampah hingga 30% yang tertuang dalam Jakstrada Provinsi NTB dan menjadi target Pengelolaan sampah di NTB hingga tahun 2023. “Prisip utamanya adalah pengurangan sampah, prosesnya adalah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang mudah, murah dan sederhana.” Jelasnya.

EPR merupakan bentuk upaya pengurangan sampah yang dilakukan oeh produsen sebagai bentuk tanggungjawab terhadap sampah dari produk yang dihasilkan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75/Menlhk/Setjen-Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen periode 2020-2029. Jenis produsen yang diatur dalam Permen adalah manufaktur (makanan & minuman, consumers good, dan kosmetik/personal care), Produsen Ritel (Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Pasar tradisional), dan Jasa Makanan/Minuman (Restoran, café, Hotel dan Catering).

Profesor Panca juga menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Gubernur tentang EPR ini harus melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, konsumen hingga ke tingkat masyarakat yang menerima dampah akibat dari sisa produk dari produsen atau perusahaan, karena kunci dari pengelolaan sampah adalah kesadaran dari semua pihak bahwa sampah merupakan tanggung jawab Bersama.

Bang Some dari Komunitas Nol Sampah Surabaya yang berkesempatan hadir juga menambahkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) telah dijelaskan bahwa produsen memiliki tanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan termasuk juga sampah dari produk yang dijual ke konsumen.

Dalam milestone Rencana kerja daerah, Penyusunan Peraturan Gubernur Extended Producer Responsibility (EPR) direncanakan di tahun 2021. Peraturan Gubernur akan dibuat untuk memastikan setiap penghasil sampah agar bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan dan tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Regulasi yang akan dibuat mencakup hampir semua pihak mulai dari produsen, distributor hingga konsumen yang bersifat partisipatif agar semua berperan aktif.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *