Dalam rangka mendorong peran serta dan partisipasi kelompok masyarakat pengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang telah memiliki kapasitas berproduksi dan memasarkan serta pentingnya untuk membangun kesepahaman dalam jaringan usaha ekonomi masyarakat pengelola HHBK di tingkat tapak, maka peran Pemerintah Daerah dan pihak lainnya menjadi sangat penting untuk percepatan peningkatan kesejahteraan dan implementasi pemberdayaan masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar dapat memacu pengelola kelembagaan yang telah bekerja saat ini mendapatkan peluang akses jaringan kemitraan usaha dan akses permodalan agar selanjutnya dapat segera memiliki kemandirian dalam berusaha di desa masing-masing.

Berdasarkan hasil Workshop di tingkat Kabupaten Sumbawa yang telah dilaksanakan pada tgl 16-17 Juni 2021 di Sumbawa, tim Kanoppi Project (WWF, CIFOR, UNRAM) akan menindaklanjuti dengan pertemuan di tingkat provinsi NTB. Kanoppi sendiri merupakan kegiatan penelitian yang juga melibatkan ICRAF dalam mendorong Pengelolaan Kayu dan HHBK Terintegrasi di Kabupaten Sumbawa. Didukung dana dari Pemerintah Australia melalui ACIAR, pelaksanaannya kegiatan ini difokuskan di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Desa Batudulang dan Desa Pelat. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH Batulanteh, Bappeda Kabupaten Sumbawa dan Universitas Mataram. Beberapa catatan lapangan dan dukungan program OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/BUMN serta perguruan tinggi akan menjadi input bagi parapihak dalam workshop tingkat provinsi NTB melalui Kerjasama Dinas LHK NTB.

Pemerintah Provinsi NTB saat ini telah memiliki Rencana Aksi Daerah Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Pulau Lombok yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 tahun 2019 dimana hal ini akan menjadi titik tekan diskusi. “Pengaturan kebijakan didorong oleh Kanoppi sejak tahun 2017. Alhamdulillah pada tahun 2019, kami difasilitasi untuk panduan pengelolaan hutan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 14 tahun 2019,” pungkas Kadis LHK NTB.

Diskusi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas LHK NTB Bersama parapihak di tingkat Provinsi NTB menginginkan adanya keluaran penting yakni sinergitas dan keberlanjutan bagi hasil-hasil riset Kanoppi Project dan juga dukungan 7 OPD di Provinsi NTB (Dinas PMD, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas LHK, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Bappeda). (23/06/2021)

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si menegaskan “Kegiatan riset ini sangat membantu kami, terutama di bidang budidaya untuk teknik budidaya. Disamping itu penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar hutan sangat penting dilakukan sehingga akan didorong kegiatan Industrialisasi yang menjadi bagian akhir pengelolaan hutan sesuai dengan apa yang diinginkan Gubernur NTB”.

“Untuk implementasi Program Industrialisasi di Pulau Sumbawa, studi daya dukung diperlukan sehingga percepatan rencana strategis daerah,segera disusun. Sesuai dengan potensi dan kondisi daerah dari aspek ekologi, lingkungan, sosio-ekonomi, budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola HHBK secara terintegrasi dan berkelanjutan,” sambut Ani Adiwinata, Ph.D Koordinator Penelitian Kebijakan dan tata kelola KANOPPI CIFOR.

Saat ini Kanoppi juga memfasilitasi Peraturan Daerah NTB mengenai Monitoring dan Evaluasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai turunan dari Perda Pengelolaan Hutan. Kanoppi juga sejalan dengan program utama Dinas LHK NTB yaitu, penguatan kelembagaan KPH dan kelompok.

Kadis LHK NTB menghimbau dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mampu merajut, menjalin dan mengambil manfaat dari dukungan-dukungan penelitian yang telah terlaksana untuk pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat tapak.

Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Kami juga mendorong desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mengelola hutan, menanam bibit unggul, kerjasama komoditasnya dan sebagainya melalui KPH di tingkat tapak. Harapannya Bumdes menjadi lembaga yang tepat untuk bekerja mendorong NTB hijau, taman-taman unggul, dan NTB zero waste.

Para pihak terkait dalam kegiatan ini memberikan dukungan penuh untuk pengelolaan hutan lebih baik. Dukungan dari segala sektor dapat membantu melengkapi kekurangan dan kendala yang terjadi di lapangan baik itu dari segi teknis maupun non teknis.

Untuk itu Pendekatan berbasis bentang alam DAS (Daerah Aliran Sungai) memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pemetaan parapihak yang terlibat dan berperan dalam pengelolaan bentang alam terpadu. Mendorong bisnis model inklusif dari tingkat desa bisa menjadi penggerak untuk integrasi vertikal yang didukung Pemkab dan Pemprov.

“Semoga dari Kanoppi tetap mendukung dan melanjutkan kegiatan penelitian di NTB, karena sangat membantu dan berkontribusi hingga ke tingkat tapak,” tutup Kadis LHK NTB. (ISN)