Penyampaian Capaian Kinerja Dinas LHK Bersama Wakil Gubernur NTB Terkait NTB Asri Dan Lestari
Sebagai bentuk komitmen mewujudkan Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubenrnur NTB yaitu NTB Asri dan Lestari melalui program NTB Hijau dan NTB Zerowaste. NTB Zerowaste Bersih dan Bebas Sampah tahun 2023, dimana program ini selalu menjadi perhatian khusus terkait tindakan dalam melakukan dan mensosialisasi pentingnya memilah dan mengolah Sampah sehingga masyarakat sadar dan tidak membuang sampah sembarangan.
Kamis 1/07 di Aula Pendopo Wakil Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melaporkan bahwa pengelolaan sampah telah mencapai 34% dari target 50% sehingga masih kurang 16%. Sedangkan pengurangan sampah masih kurang 14% dari target.
Dalam rapat ini membahas terkait pusat pengelolaan sampah yang diharapkan dapat dibangun di satu tempat sehingga berbentuk komplek, mulai dari pabrik pengolahan sampah organik maupun anorganik khususnya Ipal atau instalasi pengolahan air limbah yang sudah ada akan ditambah dan berada tidak jauh dari Ipal sebelumnya agar dapat terintegrasi.
Wakil Gubernur Ummi Rohmi menekankan tempat pengelolaan sampah tersebut harus berada di satu lokasi sehingga dapat nyambung dengan pengolahan pupuk cair, pupuk padat, lalu pabrik pembuat bata dari plastik dan lainnya sebagai bentuk usaha penanganan sampah dari hulu.
Pabrik pengelolaan sampah tentu saja banyak dilirik oleh Investor, namun harus dipastikan jika bahan baku tetap terpenuhi minimal 10 ton/hari. Jadi sebelum mengguyur investor pemetaan sampah di NTB menjadi sangat penting. Sehingga dengan pemanfaatan 40 Tempat Pengelolaan Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) dan seluruh Bank Sampah dapat ditekankan untuk mengumpulkan sampah yang ada di NTB sehingga bahan baku dapat terpenuhi dan pabrik pengelolaan sampah berada di NTB yang nantinya akan menjadi kiblat dari NTT dan Bali.
Selain usaha dalam membangun pabrik pengolahan sampah, yang paling penting adalah kebersihan Jalan, Sungai dan Pantai yang menjadi Etalase NTB Bebas Sampah. Dalam hal ini kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan terutama pemerintah tingkat desa atau kelurahan, Wakil Gubernur meminta DLHK untuk mengawasi dan mengevaluasi dengan ketat sehingga persoalan sampah pada etalase tersebut dapat ditangani secara mendasar.
Kemudian untuk NTB Hijau, akan ada pengembangan arboretum Kawasan Taman Hutan Raya di Tahura Nuraksa yang direncanakan pada tahun 2022.
“Saat ini berjalan penyusunan Masterplan. Nanti disana ada kegiatan pengembangan tanaman endemik Indonesia seluas 50 Ha jadi bukan hanya endemik NTB tapi seluruh Indonesia. Tak hanya itu, sarpras pendukung tidak luput dari focus pengembangan dan pembangunan,” ujar Kadis LHK NTB.
Selain itu, Kang Dani (sapaan akrab Kadis LHK) menyampaikan untuk strategi capaian pada tahun 2021 akan difokuskan pemenuhan target Hutan Rakyat sejumlah 4.600 Ha. Untuk saat ini baru sejumlah 4.150 Ha. Kemudian kegiatan RHL di luar kawasan hutan baik itu vegetatif maupun sipil teknis akan terus dilakukan. Untuk Sipil teknis baik Gully Plug maupun DAM Penahan. Dari kegiatan pendataan, data yang diperoleh dari hasil klasifikasi sebanyak 427 unit Gully Plug terdata dari target 128 unit, sedangkan DAM Penaham sejumlah 192 unit dari target 64 unit.
Untuk alokasi RHL tahun 2021, target yang harus dicapai yaitu 46.284 Ha dimana target ini merupakan gabungan sisa target tahun 2020 ditambahkan dengan target 2021.
Strategi yang dapat digunakan untuk pemenuhan target tahun 2021 antara lain : melakukan koordinasi dan sinkronisasi para pihak, melakukan percepatan pencabutan dan pemberian izin, Percepatan Legalitas Perhutanan Sosial serta meminimalisir terjadinya tipihut dengan berpedoman pada In-Gub Moratorium penebangan dan peredaran kayu, tutup Kadis LHK NTB.