DISLHK NTB

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Kegiatan

Mengantisipasi Maraknya Illegal Loging, Gubernur NTB Terbitkan Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu

Aksi perusakan hutan pembalakan liar kayu di hutan secara liar atau illegal logging, masih marak terjadi. Berbagai macam modus digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab denganini menyelundupkan kayu-kayu keluar wilayah NTB. Berbagai modus digunakan oleh pelaku illegal loging seperti; pengangkutan kayu menggunakan container/mobil box, menutupi kayu dengan hasil bumi dan barang-barang lain  (Sekam gabah, dedak, barang rongsokan, tabung gas elpiji dll.), menggunakan surat perjalanan/ijin yang dipalsukan/tanpa surat atau surat tidak sah, hingga menggunakan istilah kayu bonsai. Tindakan illegal logging atau pembalakan liar kayu tanpa ijin, pembakaran hutan untuk perladangan liar, perambahan hutan menyebabkan ekosistem kawasan hutan di wilayah NTB sangat meresahkan dan berada pada taraf Darurat Illegal Logging.

Data yang tercatat dari bulan Januari  s.d Juni 2021, Hasil Pemantauan dari penjagaan pada Pos Pos Pemeriksaan hasil Hutan (PHH) sejumlah 9.265 unit kendaraan yang diperiksa dan dicurigai mengangkut hasil hutan kayu. Dari jumlah tersebut terdapat 106 melakukan pelanggaran yang terdiri dari 98 unit dilakukan pembinaan dan 8 unit dilakukan proses penegakan hukum.

Menghadapi situasi dan kondisi tersebut Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, telah  mengambil tindakan untuk menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus matarantai peredaran kayu illegal antar pulau sehingga dapat member jeda untuk memulihkan kembali kondisi ekosistem hutan di NTB.

Pada tanggal 18 Desember 2020 Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Nomor : 188.4.5-75/KUM Tahun 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan Moratorium ini harus diupayakan terintegrasi dari mulai hulu kawasan hutan hingga hilir peredaran hasil hutan. Instruksi ini ditujukan kepada liding  sektor utama (1). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, (2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, (3) Kepala Penyelenggara Pelabuhan se-NTB, (4) Pimpinan institusi Unsur Satuan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas P3H) NTB), (5) Bappeda NTB dan (6) Bupati/Walikota se-NTB.

Sejak diterbitkannya instruksi gubernur tersebut, beberapa kendala permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan moratorium dari hasil evaluasi sebagai berikut :

  1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait masih belum maksimal dan efektif sehingga masih terdapat truk pengangkut kayu yang menyebrang keluar pulau Lombok;
  2. Keterbatasan SDM, anggaran serta sarana prasarana pengamanan hutan di pos penjagaan kawasan hutan dan pos pemeriksaan hasil hutan;
  3. Modus pengangkutan kayu yang makin beragam hingga sulit terdeteksi dan mengelabui petugas;
  4. Salah satu dampak dari pandemic Covid-19 adalah kebutuhan ekonomi masyarakat semakin sulit, sehingga masyarakat memaksakan pemanfaatan hasil hutan kayu;
  5. Terdapat oknum pengusaha yang belum mematuhi instruksi Gubernur;
  6. Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Instruksi Gubernur;
  7. Terhentinya pelayanan KPH terkait pemanfaatan Hasil Hutan kayu di Luar Kawasan Hutan;
  8. Adanya desakan dari para pihak agar dilakukan revisi Instruksi Gubernur tersebut.

Sumber : Bid. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Bid. PHKA

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *