Membuka Sosialisasi Eco Office, Ummi Rohmi meminta OPD lingkup Provinsi NTB menjadi contoh dalam pengelolaan sampah

Demi mensukseskan program zero waste, peran serta dari seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan. Termasuk didalamnya pengelolaan sampah dari aktivitas perkantoran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) yang mewajibkan setiap pengelola kawasan untuk mengelola sampah yang dihasilkan.

Pengelolaan sampah perkantoran ini juga merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nommor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah Provinsi NTB juga menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah, jelas Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dalam laporannya. Madani menambahkan hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nomor : 660/131/PSPPL-DISLHK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di lingkup OPD Pemerintah Provinsi NTB.

Hari ini disampaikan pada Senin (16/8), diselenggarakan Sosialisasi Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di lingkup OPD Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Kepala UPT lingkup KLHK yang berada di Provinsi NTB, Kepala Dinas LH Kabupaten/Kota se-NTB, Akademisi dari universitas hingga masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi ini menegaskan, agar OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB memberikan contoh kepada masyarakat dalam bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah. “Saya minta OPD tidak setengah hati menjalankan program ini, kita semua harus membangun komitmen dan saya akan pantau OPD yang serius menerapkan Eco Office ini,” tegas beliau. Penerapan Eco Office tidak selalu akan membutuhkan biaya yang besar, tapi yang terpenting adalah kemauan dalam melakukan komitmen tersebut, mulai dari hal yang terkecil, seperti menggunakan barang pakai ulang untuk mengurangi timbulan sampah, jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc kepala Pusat pengendalian Ekoregion Bali Nusra memberi apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam menerapkan program Zero Waste melalui kegiatan Eco Office ini. “ Eco Office bukan hal yang baru, namun masih perlu didisiplikan sehingga diharapkan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat, tambahnya. Menciptakan kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) dimulai dari cara sederhana melalui metode 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle, tambahnya lagi.

Pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) akan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Dalam paparannya, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran (PSPPL) Dinas LHK NTB, Firmansyah, S. Hut, M. Si menyapaikan bahwa sosialisasi dan pengawasan akan dilakukan secara bertahap, termasuk menyediakan format baseline hingga format monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Eco Office yang bisa dipantau melalui aplikasi Lestari. (dsh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *