(Mataram), Hari ini, Sabtu 29 Oktober 2021 Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Ir. Diana Kusumatuti, MT berkesempatan mengunjungi TPA Regional Kebon Kongok. Didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si rombongan berkeliling melihat kondisi terkini TPA Kebon Kongok, calon lokasi pengembangan Kebon Kongok dan fasilitas yang ada di TPA Kebon Kongok.

Kedatangan Dirjen Cipta Karya adalah untuk melihat secara langsung kondisi terkini pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok. Diana menyampaikan bahwa Dirjen Cipta Karya akan siap membantu proses pengembangan pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok dan memastikan pemerintah daerah Pengelolaan inin terintegrasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu Pemda juga diminta memastikan off taker dari produk pengelolaan sampah dan mempersiapkan desain TPA yang komprehensif hingga penanganan residunya.

Kondisi terkini TPA Kebon Kongok, lokasi Landfill sudah over Capacity sehingga diperlukan perluasan Kawasan dengan pembebasan lahan hingga 4,8 Ha. Dari luas lahan tersebut diperuntukkan untuk lahan landfill baru seluas 2 Ha. Berbagai jenis teknologi pengelolaan sampah tengah dikembangkan di Kebon Kongoq saat ini. Salah Satunya adalah RDF atau Refuge Diesel Fuel yaitu teknolgi yang mengolah sampah menjadi pellet co firing batu bara. Penelitian dan pengembangan pengolahan sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) / Solid Recovered Fuel (SRF) kerjasama dengan PT. Indonesia Power PLTU Jerjanjang dengan kapasitas desain 5 ton/hari. Tetapi saat ini baru bisa meproduksi rata – rata 200 kg RDF/SRF per hari.

Sistem pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok (Foto: UPT TPAR)

Tantangan terberat Pemerintah daerah saat ini adalah sampah dari sumbernya belum terpilah maksimal. Seperti yang diketahui, sampah yang terpilah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah di NTB. Meskipun Pemerintah provinsi melalui Dinas LHK NTB telah mengeluarkan peraturan bahwa sampah yang dibawa ke TPA dalam kondisi sudah terpilah, namun peraturan ini belum bisa  berjalan karena minimnya keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.

Cita-cita untuk mewujudkan lingkungan NTB yang asri dan lestari didepan mata, akan tetapi akan selalu menjadi cita-cita yang tergantung jika seluruh pihak tidak mau terlibat berperan dalam meweujudkannya. (dsh/PPID DLHK NTB)