Mataram (4/9) – PerPres 28 tahun 2023 telah rilis, Dirjen PSKL KLHK Dihadiri langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc Langkah awal penguatan Perhutanan Sosial NTB dilaksanakan di Golden Palace. Turut hadir Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P,BPSKL JABAL NUSRA, UPT KLHK NTB, Dirjen Bangda, KPH NTB, beserta OPD Pemprov NTB terkait program Perhutanan Sosial.
Dalam kesempatan ini Rahmat Sabani, sebagai Ketua POKJA PPS NTB, memberi laporan tentang keadaan Perhutanan Sosial NTB bahwa “Didalam Perpres 28 th 2023, NTB dimandatkan untuk mencapai 285rb pemberian akses legal, dan itu artinya ada 1/3 kawasan Hutan di NTB dialokasikan untuk pengembangan Perhutanan Sosial”
“Ditengah ancaman meteorologi, Alhamdulillah World Bank mengulurkan tangannya untuk Indonesia dalam Pengembangan IAD yang sedang kita kerjakan ini(IAD Mandalika, IAD Kab/Kota Bima, dan IAD Dompu” Tambah Rahmat Sabani.
Sementara, dalam sambutannya, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menjelaskan bagaimana Perhutanan Sosial di NTB ini akan lebih terasa dampaknya bila kolaborasi antar sektor menguat dan semakin erat.
“Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi Pemerintah agar keseimbangan hutan terjaga dengan menguatkan hubungan antar masyarakat dan hutannya, karena hutan adalah sumber ekonomi masyarakat lingkar hutan” Jelas Gubernur NTB
“Sudah saatnya kita sama-sama memperkuat Sinergi, Koordinasi, agar peran lintas sektor berjalan dengan baik sehingga Peta Industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan hingga menjadi produknya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan” Tambah Gubernur NTB.
Lebih jauh dalam kesempatan ini, Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P membeberkan 5 Strategi Percepatan Perhutanan Sosial yang telah Pemprov NTB tempuh selama ini. Adapun ke 5 strategi mencakup akses pasar, asistensi Dokumen, membangun sinergitas antar pihak dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas PS NTB, pembinaan teknis olahan HHBK, dan Juga Inisiasi OROD di areal PS NTB yang terdapat di wilayah kerja KPH.
“Tidak bisa dipungkiri lagi, Perhutanan Sosial merupakan solusi bagi kehutanan di NTB, maka kami berkomitmen untuk mendorong Percepatan PS dari segi Kualitatif agar Kelas KUPS di NTB semua segera mencapai emas” Pungkas Julmansyah.
IAD atau Integrated Area Development merupakan Perencanaan Terpadu lebih detailnya lagi perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait. (rz)
