Balai Taman Hutan Raya Nuraksa

Membantu kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan, pengawetan   dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten atau kota.

Fungsinya adalah:

  1. penginventarisasi potensi kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  2. penataan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  3. perencanaan pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  4. pencegahan kerusakan, hama penyakit, dan pengamanan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  5. pencegahan kebakaran hutan dan lahan TAHURA lintas kabupaten atau kota;
  6. pengamanan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  7. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  8. pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  9. penyesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  10. pengembangan kerjasama atau kemitraan dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  11. pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan KSDAE TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  12. pengembangan desa konservasi;
  13. pendampingan masyarakat dalam pemberian akses pemanfaatan di TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  14. peningkatan kapasitas masyarakat;
  15. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga;
  16. pengembangan sistem informasi dan data base TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
  17. penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;

Sub Bagian Tata Usaha
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis, pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Seksi Perlindungan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis, pelaksanaan kegiatan perlindungan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.