Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis, pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Fungsinya adalah:

  1. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
  3. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  5. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  6. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  7. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  9. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
  11. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
  12. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  13. Penyusunan dokumen RPPLH
  14. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  16. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  17. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  18. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB& PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  19. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
  20. Penyusunan NSDA dan LH
  21. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
  22. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  23. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
  24. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  25. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  26. Pemantauan dan evaluasi KLHS
  27. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  28. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
  29. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  30. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  31. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  32. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  33. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  34. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  35. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  36. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  37. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  38. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  39. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  40. Peningkatan kapasitas aparatur di lingkup dinas LHK;
  41. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LHK
  42. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
  43. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di  Provinsi
  44. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan   prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
  45. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
  46. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
  47. Penyediaan sarana prasarana  pengolahan sampah;
  48. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
  49. Penetapan stasiun peralihan antara (intermediatetransfer facility)  dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
  50. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
  51. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
  52. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
  53. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan       pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  54. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  55. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  56. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas  kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  57. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
  58. Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3
  59. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3
  60. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Seksi Penataan Lingkungan
melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah dan Pengelolaan Limbah B3