UPTD Balai Taman Hutan Raya Nuraksa, memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota. Adapun fungsi :

1. Penginventarisasi potensi kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
2. Penataan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
3. Perencanaan pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
4. Pencegahan kerusakan, hama penyakit, dan pengamanan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
5. pencegahan kebakaran hutan dan lahan TAHURA lintas kabupaten atau kota;
6. Pengamanan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
8. Pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
9. Penyesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
10. Pengembangan kerjasama atau kemitraan dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
11. Pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan lintas KSDAE TAHURA Kabupaten atau Kota;
12. Pengembangan desa konservasi;
13. Pendampingan masyarakat dalam pemberian akses pemanfaatan di TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
14. peningkatan kapasitas masyarakat;
15. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga;
16. Pengembangan sistem informasi dan data base TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
17. Penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota.

UPTD Balai Taman Hutan Raya Nuraksa, terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usaha , yang melaksanakan tugas :

1. menyusun kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
3. menyusun program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai Renstra RPJMD;
4. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
7. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi keuangan: Kenaikan Gaji Berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
8. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data ;
9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
2. Pelaksanaan penataan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
3. pengelolaan rencana pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
4. Merencanakan perlindungan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
5. Merencanakan pengawetan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
6. Merencanakan pemanfaatan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
7. Merencanakan engelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
8. Merencanakan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
9. Merencanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
10. sistem informasi dan basis data pengelolaan TAHURA;
11. Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
12. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
13. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan wisata alam di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
14. Melaksanakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
15. Pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota.

Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang melaksanakan tugas:

1. Pengendalian keamanan dan pengamanan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
2. Pengendalian kebakaran hutan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
3. Melaksanakan pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
4. Melaksanakan fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
5. Melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
6. Melaksanakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
7. Melaksanakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten atau Kota;
9. Pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten atau Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas:

1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

Taman Hutan Raya di Dinas LHK NTB :