Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022

Struktur Organisasi

 

Tidak. Nama/Jabatan Kedudukan dalam PPID
1. Julmansyah, S.Hut., MAP/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Atasan PPID Pembantu
2. Samsudin,S.Hut., M.Si/ Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Prov. NTB
3. Helmi Rahman, S.Hut., M.ForSc&Mgt/ Sub Koordinator Program Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas LHK Prov. NTB
4. Dian Sosianti Handayani, ST/ Pranata Humas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
5. Bayu Adiprasetya/ Staf Sub Bagian Program Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
6. Rosmayadi, S.Kom/ Tim Kreatif Zero Waste Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
7. Resya Futri Hadi Febryana / Tim Kreatif Zero Waste Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
8. Dwiyana Pratiwi, S.Hut/ Staf Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
9. Ibnu Siswoyoga Nugroho, S.Hut/ Staf Sub Bagian Program Anggota Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
10. Zainuddin Irawan, S.Hut/ Staf Sub Bagian Program Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
11. Nadya Betari, ST/Staf Sub Bagian Program Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
12. M.Reza Azhari Putra Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
13. L. Rudi Hidayat Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
14. Banie Agung Muhamad, S.Hum/Tim Kreatif Zero Waste Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
15. Hadian, S.Kom/ Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
16. Astan Wirya, SH, MH/Sub Koordinator Penegakan Hukum Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
17. Mulyadi Gunawan, S.Hut/Sub Koordinator Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
18. Ulil Amri, S.Hut Anggota Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
19. Kepala Seksi Evaluasi Laboratorium Balai Laboratorium Lingkungan Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai Laboratorium Lingkungan
20. Kasubbag TU Balai Tahura Nuraksa Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP di UPTD Balai Tahura Nuraksa
21. Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Barat Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP di UPTD Balai KPH Rinjani Barat
22. Kasubbag TU Balai KPH Rinjani Timur Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP di UPTD Balai KPH Rinjani Timur
23. Kasubbag TU Balai KPH Sejorong Mataiyang Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Sejorong Mataiyang
24. Kasubbag TU Balai KPH Batulanteh Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Batulanteh
25. Kasubbag TU Balai KPH Orong Telu Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Orong Telu
26. Kasubbag TU Balai KPH Brang Beh Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Beh
27. Kasubbag TU Balai KPH Ropang Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ropang
28. Kasubbag TU Balai KPH Ampang Plampang Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Plampang
29. Kasubbag TU Balai KPH Ampang Riwo Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Ampang Riwo
30. Kasubbag TU Balai KPH Tambora Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Tambora
31. Kasubbag TU Balai KPH Toffo Pajo Soromandi Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Toffo Pajo Soromandi
32. Kasubbag TU Balai KPH Maria Donggomassa Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Maria Donggomassa
33. Kasubbag TU Balai KPH Brang Rea Pucak Ngengas Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Brang Rea Pucak Ngengas
34. Kasubbag TU Balai KPH Pelangan Tastura Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Pelangan Tastura
35. Kasubbag TU Balai KPH Madapangga Rompu Waworada Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai KPH Madapangga Rompu Waworada
36. Kasubbag TU Balai TPA Regional Koordinator dan Penanggung jawab PPIDP pada UPTD Balai TPA Regional

 

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)      DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

  1. ATASAN PPIDP

Tugas Atasan PPID yaitu melakukan pembinaan dan memberikan Arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Fungsi Atasan PPID :

  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  2. Pemberian Arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  3. Pemberian Arahan pengelolaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  4. Perwakilan badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik;
  5. Persetujuan kepada PPID Provinsi NTB atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
  6. Pemberian rekomendasi kepada PPID Provinsi NTB atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  7. Penerima atas permintaan dari permohonan informasi publik;
  8. tanggapan atas usulan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan secara tertulis; dan
  9. Persetujuan atas pertimbangan PPID Provinsi NTB terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi setiap pemohon informasi.

 

  1. KETUA PPIDP

Tugas Ketua PPID yaitu mengaktifkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;

Fungsi Ketua PPIDP :

  1. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  2. pelaksanaan koordinasi informasi dan dokumentasi;
  3. Pelaksanaan koordinasi informasi dan dokumentasi;
  4. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

 

  1. SEKRETARIS PPIDP

Tugas sekretaris yaitu mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPIDP, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID;

Fungsi Sekretaris :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
  4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
  5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

 

  1. BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi :

  1. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  2. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  3. Penyampaian informasi publik melalui media elektronik maupun media lainnya yang dapat diakses oleh publik;
  4. Pemeliharaan informasi publik;
  5. Mengelola database dan website dinas.

 

  1. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi yaitu mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi :

  1. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
  2. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
  3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
  4. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  5. Menghimpun informasi publik dari seluruh Bidang dan Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
  6. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB;
  7. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

 

  1. BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :

  1. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
  2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
  3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  5. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

 

  1. KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB PPIDP UPTD

Tugas Koordintaor PPIDP UPTD yaitu melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di masing-masing balai yang menjadi tanggung jawabnya.

Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :

  1. Pelaksanaan koordinasi pembuatan, pengumpulan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi di unit kerja;
  2. Menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi pada masing-masing unit kerja ke PPIDP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Kantor Induk.

WEWENANG PPIDP :

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menjadi cakupan kerjanya;
  3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menugaskan setiap bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.