UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan

UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Adapun fungsinya adalah :

  1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH;
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
  3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan di wilayah KPH;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
  5. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
  6. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
  7. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan KPH;
  8. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
  9. Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
  10. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan KPH.

UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan, terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usaha , yang melaksanakan tugas :

  1. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
  2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
  3. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
  4. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
  5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
  6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  7. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi keuangan: Kenaikan Gaji Berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
  8. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas:

  1. Melaksanaan inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan unit KPH;
  2. Menyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan oleh KPH ;
  3. Memeliharaan blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan pada unit KPH;
  4. Mengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan KPH;
  5. Menetapan SOP Penataan Hutan HPH dan Pemanfaatan Wilayah Tertentu;
  6. Mengoordinasikan dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tata hutan KPH;
  7. Mempromosikan pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
  8. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, penggunaan dan pinjam pakai kawasan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor dan pemanfaatan pada wilayah tertentu dalam wilayah unit KPH;
  9. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penata usaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
  10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan hutan KPH;
  11. Monitoring dan evaluasi penataan hutan KPH;
  12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan, penggunaan dan pinjam pakai kawasan hutan dan pemanfaatan wilayah tertentu dalam wilayah unit KPH;
  13. Memfasilitasi dan mendampingin kemitraan dan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
  14. Melaksanakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH.

Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang melaksanakan tugas:

  1. Melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
  2. Melaksanakan pengamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan di wilayah unit KPH;
  3. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
  4. Melaksanakan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah unit KPH;
  5. Melaksanakan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan kegiatan perlindungan hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
  6. Melaksanakan pembangunan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
  7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Menetapkan SOP Perlindungan Hutan, Pengamanan Hutan, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  9. Mengidentifikasi dan menganalisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah unit KPH;
  10. Melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di wilayah unit KPH;
  11. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  12. Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada pihak-pihak terkait dalam mendukung pengelolaan hutan di wilayah KPH;
  13. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan KPH;
  14. Memfasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pada wilayah unit KPH;
  15. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha di wilayah unit KPH;
  16. Memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain;
  17. Memfasilitasi pengakuan hukum adat;
  18. Memfasilitasi dan pendampingan usulan penetapan areal kerjadan perizinan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan) kepada Menteri;
  19. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial di wilayah unit KPH;
  20. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pemberian bantuan usaha di wilayah unit KPH;
  21. Melaksanakan pengelolaan DAS di wilayah unit KPH;
  22. Melaksanakan pembentukan forum pengelolaan DAS di wilayah unit KPH;
  23. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas:

  1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
  2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
  3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.