Informasi Setiap Saat

Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

A. SOP Informasi Publik DLHK NTB
1. PPID
Formulir Permohonan Informasi Download
Formulir Pengajuan Keberatan Download
SOP Pelayanan Informasi Lihat
SOP Pengajuan Keberatan Lihat
SOP Sengketa Informasi Lihat
SOP Uji Konsekuensi Informasi Lihat
SOP Penetapan DIP Lihat
SOP Pendokumentasian Informasi Lihat
SOP Informasi Dikecualikan Lihat
 
2. Administrasi dan Keuangan
SOP Pengelolaan Organisasi Download
SOP Pengelolaan Administrasi Download
SOP Pengelolaan Kepegawaian Download
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas LHK Provinsi NTB Lihat
SOP Pengelolaan Keuangan Dinas LHK Provinsi NTB Lihat
 
3. Lingkungan Hidup
SOP Pengajuan Dokumen AMDAL Download
SOP Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi dan Nasional Download
SOP Pengaduan Kasus Lingkungan Lihat
SOP Pengujian Parameter Lingkungan Lihat
SOP Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Lihat
 
4. Kehutanan
SOP Verifikasi Kayu Tanah Milik Download
SOP Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan Lihat
SOP Pelayanan Bantuan Bibit Bakti Sosial Lihat
SOP Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Lihat
SOP Kemitraan Kehutanan pada Kawasan Hutan Lihat
SOP Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Lihat
SOP Operasi Pencagahan dan Pengamanan Hutan Lihat
SOP Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana LHK Lihat
SOP Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Lihat
 
B. Perjanjian Kerjasama DLHK NTB
MoU Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram Provinsi NTB Lihat
MoU Gubernur NTB dengan Kabupaten/Kota tentang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi Lihat
MoU Gubernur NTB dengan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Provinsi NTB Lihat
 
C. Informasi Tentang Peraturan DLHK NTB
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB
a. Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lihat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Lihat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lihat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lihat
 
b. Peraturan Presiden  
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lihat
 
c. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lihat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Lihat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Lihat
 
d. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung Lihat
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lihat
   
e. Peraturan Direktur Jenderal  
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara Lihat
 
f. Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retibusi Daerah Lihat
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lihat
 
g. Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Download
Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Download
Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi NTB Download
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lihat
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Download
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lihat
Pergub Nomor 82 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Download
 
2. Kehutanan
a. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Lihat
 
b. Peraturan Daerah
Rancangan Perda Pengelolaan Hutan Download
Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan Lihat
 
c. Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2013-2023 Download
Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Pulau Lombok Lihat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 660-408 Tahun 2019 tentang Penetapan Logo Resmi Rinjani – Lombok Biosphere Reserve UNESCO Lihat
Surat Keputusan Gubernur NTB Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 Lihat
Surat Keputusan Gubernur NTB Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Lihat
 
d. Peraturan Desa
Peraturan Desa Batudulang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Lihat
 
3. Lingkungan Hidup
a. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Lihat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lihat
 
b. Peraturan Daerah
Rancangan Perda Pengelolaan Sampah Provinsi NTB Lihat
Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lihat
Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Lihat
 
c. Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Download
Rancangan Pergub Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Download
Pergub Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Download
 
4. PPID
a. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
 
b. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
 
c. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Lihat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Lihat
 
d. Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
 
e. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Lihat
 
D. Informasi Tentang Naskah Akademik
Naskah Akademik Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB Tahun 2021 – 2041 Download
Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lihat
 
E. Informasi Tentang Peta DLHK NTB
Peta Lahan Kritis pada Kawasan Hutan NTB Lihat
Peta Kondisi Tutupan Pohon NTB Lihat
Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 1 Lihat
Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 2 Lihat
Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan Lembar 3 Lihat
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan di P. Lombok Lihat
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan di P. Sumbawa Lihat
Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan NTB Lihat
Peta Indikatif Potensi Konflik Kawasan Hutan NTB Lihat
Peta Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan NTB Lihat
Peta Indeks Kualitas Udara Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2018 Lihat
Peta Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2018 Lihat
Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 di Provinsi NTB Lihat
 
F. Informasi Tentang Penyuluhan DLHK NTB
Booklet Pohon Sahabat Air Lihat
Booklet Potensi Desa Wisata Sekitar Kawasan Hutan Lihat
Leaflet Kemitraan Kehutanan Lihat
Leaflet Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Madu Lihat
Leaflet Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Durian Lihat
Leaflet Proper 2017 Lihat
Leaflet Pengelolaan Sampah Lihat
Leaflet Perhutanan Sosial Lihat
Leaflet Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Lihat
Leaflet Sosialisasi Mari Menanam Lihat
Leaflet Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan Download
Leaflet Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Lihat
Panduan Perhutanan Sosial Lihat
Panduan Media sosial dan Website Untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lihat
Profil Balai KPH Tambora Lihat
Potensi Rajumas di KPH Tambora Lihat
Profil Gili Sulat dan Gili Lawang, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur Lihat
Profil Gili Petagan, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur Lihat
Profil Bukit Pergasingan, salah satu objek wisata alam di Balai KPH Rinjani Timur Lihat