| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
| Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
| Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan |
| Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung |
| Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara |
| Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retibusi Daerah |
| Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi NTB |
| Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |
| Pergub Nomor 82 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB Lampiran I |
| Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB Lampiran II |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial |
| Rancangan Perda Pengelolaan Hutan |
| Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2013-2023 |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Pulau Lombok |
| Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 660-408 Tahun 2019 tentang Penetapan Logo Resmi Rinjani - Lombok Biosphere Reserve UNESCO |
| Surat Keputusan Gubernur NTB Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 |
| Surat Keputusan Gubernur NTB Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 |
| Peraturan Desa Batudulang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| Rancangan Perda Pengelolaan Sampah Provinsi NTB |
| Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
| Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah |
| Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| Rancangan Pergub Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| Pergub Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah |
| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah |
| Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik |
| Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
| Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik |
| Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah |