UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan, memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Adapun fungsinya adalah :

1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
3. pelaksanaan, pengendalian dan pengendalian pengendalian hutan di wilayah KPH;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
6. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
7. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan KPH;
8. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
9. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
10. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan KPH.

UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan, terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usaha , yang melaksanakan tugas :

1. menyusun kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
3. menyusun program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai Renstra RPJMD;
4. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
7. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi keuangan: Kenaikan Gaji Berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
8. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data;
9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas:

1. melaksanakan inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan unit KPH;
2. pengawasan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan oleh KPH ;
3. Memelihara blok, petak, tata batas, dan pengembangan sistem informasi tata hutan pada unit KPH;
4. Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan KPH;
5. Menetapan SOP Penataan Hutan HPH dan Pemanfaatan Wilayah Tertentu;
6. Mengoordinasikan dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tata hutan KPH;
7. Mempromosikan pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
8. Pengendalian, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan, pemanfaatan dan pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor dan pemanfaatan pada tertentu di wilayah unit KPH;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penata usaahan hasil hutan, kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan hutan KPH;
11. Monitoring dan evaluasi penataan hutan KPH;
12. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan, penggunaan dan pinjam penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan wilayah tertentu dalam unit wilayah KPH;
13. Memfasilitasi dan mendampingin kemitraan dan kerja sama dalam pengolahan hasil hutan bukan kayu di wilayah unit KPH;
14. Pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil di wilayah KPH.

Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang melaksanakan tugas:

1. Pencegahan dan pencegahan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah unit KPH;
2. pengamanan hutan dan penegakan hukum kehutanan di wilayah unit KPH;
3. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
4. Melaksanakan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah unit KPH;
5. Pelaksanaan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pelatihan perlindungan hutan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran dan lahan di wilayah KPH;
6. Melaksanakan sistem informasi Dalkarhutla di wilayah unit KPH;
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
8. penetapan SOP Perlindungan Hutan, Pengamanan Hutan, dan Pengendalian Kebakaran dan Lahan;
9. penting dan menganalisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di wilayah unit KPH;
10. Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan kawasan penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di wilayah unit KPH;
11. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
12. Melaksanakan penyuluhan kepada pihak-pihak terkait dalam mendukung pengelolaan hutan di wilayah KPH;
13. kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan KPH;
14. Memfasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pada unit KPH wilayah;
15. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan tani hutan dan kelembagaan di unit KPH wilayah;
16. Memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain;
17. Memfasilitasi pengakuan hukum adat;
18. Memfasilitasi dan pendampingan penetapan areal kerja dan perizinan perhutanan sosial kepada Menteri;
19. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial di wilayah unit KPH;
20. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pemberian bantuan usaha di unit KPH wilayah;
21. Pelaksanaan pengelolaan DAS di unit wilayah KPH;
22. Pelaksanaan pembentukan forum pengelolaan DAS di unit wilayah KPH;
23. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah KPH.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas:

1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
3. Pengendali Ekosistem Hutan, pelaksanaan pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya di kawasan hutan unit KPH.

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Dinas LHK NTB :