Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan sampah pada hari Senin, 6 November 2023. Acara ubu dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah yang telah menerapkan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) dan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dalam upaya pengelolaan sampah di wilayahnya. Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Gubernur NTB, Miq Gita bersama Pj. Gubernur DKI, Pj. Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Bekasi, Pj. Walikota Bandung, Pj. Bupati Banyumas, Walikota Tengerang, Walikota Tangsel, Walikota Cilegon.
Miq Gita berkesempatan memaparkan terkait pengelolaan sampah di Nusa Tenggara barat. Nusa Tenggara Barat telah menjadikan pengelolaan sampah sebagai program unggulan melalui Program Zero Waste. Salah satu fokus utama dalam mencapai misi Zero Waste NTB adalah melalui pembangunan industrialisasi pengelolaan sampah. Beliau menyoroti proyek-proyek inovatif yang telah direalisasikan di NTB seperti Pirolisis (mengubah plastik menjadi bahan bakar minyak), Block Solution (pengolahan plastik menjadi blok untuk pembangunan rumah/sekolah), Maggot (pengelolaan sampah organik dengan magot Black Soldier Fly), Incinerator Limbah Medis, dan tentu saja pemanfaatan teknologi RDF/SRF.
Lebih lanjut, Miq Gita menyatakan bahwa NTB telah siap sepenuhnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah melalui penggunaan RDF/SRF. Saat ini, telah dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berbasis RDF dengan kapasitas terpasang hingga 120 ton/hari input sampah di Kawasan TPAR Kebon Kongok. TPST ini telah beroperasi sejak Agustus 2023, menunjukkan komitmen NTB dalam mengembangkan solusi konkret terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya.
Produk RDF/SRF sendiri telah diserap oleh PLTU Jeranjang sebagai cofiring batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sampai dengan saat ini, sudah dikirim sebanyak 127 Ton ke PLTU Jeranjang.
Diakhiri sesi Pj. Gub NTB menjelaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen penuh untuk terus menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritasnya.
