Bambu merupakan salah satu produk unggulan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Produk ini menjadi sangat penting dan potensial karena telah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, bahkan oleh masyarakat telah dijadikan berbagai macam produk industry dan dipasarkan ke berbagai wilayah Lombok bahkan mancanegara.

Untuk mendukung pengembangan komoditas Bambu di NTB, Dinas LHK bersama dengan WWF Indonesia Coral Triangle, Koperasi Mele Maju, Asosiasi Pengelola Bambu Lombok, Beberapa Kepala Desa dan KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura telah melakukan kunjungan ke PT. Indo Bambu Lestari. Perusahaan ini merupakan salah satu calon mitra potensial pengembangan bambu yang lokasinya berada di wilayah Klungkung, Bali.

Dari hasil audiensi awal dengan tim dari NTB dengan manajemen PT. Indo Bambu Lestari yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017, ada peluang kerjasama yang memungkinkan untuk ditempuh. Tentu saja dengan berbagai syarat dan ketentuan yang akan menjadi kesepakatan para pihak.

Menindaklanjuti kunjungan tersebut, Dinas LHK yang diwakili oleh Kasubbag Program dan Kepala Resort Malimbu dari Balai KPH Rinjani Barat menghadiri Diskusi Pembahasan Strategi dan Rencana Pengembangan Bambu di Pulau Lombok. Diskusi tersebut bertempat di Kantor WWF pada tanggal 27 April 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi tim audiensi dengan PT. Indo Bambu Lestari untuk melakukan evaluasi dan menyusun strategi pengembangan kerjasama pasca audiensi.

Dari hasil diskusi, terdapat 7 (tujuh) aktifitas yang rencananya akan dilakukan secara bersama oleh para pihak yaitu Update data base potensi bamboo (terkait dengan sensus jumlah rumpun, batang per rumpun, tinggi 15-20 m, pemilik/petani, lokasinya koordinatnya), Penyiapan kelompok/petani bamboo, Penyiapan dan penguatan KSU Mele Maju untuk pengelolaan bamboo, Membangun Kerjasama pengelolaan bamboo lestari, Fasilitasi pembinaan/pendampingan petani bambu dan koperasi bersama PT. Indo Bambu dan para pihak, Peningkatan kapasitas petani bamboo dan Mendorong legalitas/kebijakan yang mendukung pengelolaan bamboo.

Dinas LHK Provinsi NTB menyebutkan bahwa harus ada penentuan target jangka pendek dan jangka panjangnya. Sebagai target jangka pendek berupa MOU antara KSU Mele Maju dengan PT. Indo Bambu Lestari dan kemudian implementasi transaksinya menjadi target jangka panjangnya. Dinas LHK juga akan mendorong pengembangan areal produksi untuk mendukung pengembangan bambu oleh masyarakat. Selain itu, Dinas LHK melalui KPH Rinjani Barat akan mendorong terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan bamboo di arealnya. Kami siap bekerja bersama masyarakat, pungkas pak Wawan Ruliandi. (firman)

hhbk

Integrasi pengelolaan bambu lestari di NTB