DISLHK NTB

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Month: April 2017

Hukum pengatur sumberdaya alam dalam masyarakat

Manusia adalah makhluk yang berhubungan dengan sesamanya. Salah satu faktor yang mendorong manusia berhubungan dengan manusia lainnya adalah pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat. Pada saat manusia berhubungan satu sama lain dalam hal pembagian sumber-sumber daya inilah maka muncul persoalan, bagaimana…

Integrasi pengelolaan bambu lestari di NTB

Bambu merupakan salah satu produk unggulan di  wilayah Kabupaten Lombok  Tengah. Produk ini menjadi sangat penting dan potensial karena telah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, bahkan oleh masyarakat telah dijadikan berbagai macam produk industry dan dipasarkan ke berbagai wilayah Lombok…

Rapat Koordinasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2017

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di 10 Kabupaten/Kota Se-NTB tahun 2017, Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK Prov. NTB melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dalam usaha ketepatan pelaksanaan pemantauan dalam pengelolaan dan peningkatkan kualitas udara…

Kepala Dinas LHK NTB Menegaskan Pentingnya Pelayanan Publik

Bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK NTB, dilaksanakan acara Rapat Rutin dalam rangka evauasi internal yang diikuti oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala KPH serta para pejabat fungsional lingkup Dinas LHK Provinsi NTB. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi…

Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh sebagai Pilot Project Desain Tapak Wisata Alam di Hutan Produksi

Ini mungkin desain tapak wisata alam di hutan produksi pertama di NTB bahkan di Indonesia. Mengingat selama ini belum ada regulasi pemanfaatan wisata alam di hutan produksi. Dimana hutan produksi selama ini hanya untuk produksi kayu, sementara potensi wisata alam…

Rapat Penilaian Dokumen Kerangka Acuan PT. Bintang Bulaeng Perkasa

Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Dokumen tersebut berupa dokumen AMDAL maupun dokumen UKL-UPL. Dokumen lingkungan ini dibuat pada saat perencanaan kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang terkena…