Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.Si menggelar rapat koordinasi dengan kepala UPTD dilingkungan Dinas LHK Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis 27 Agustus 2020.
Rakor tersebut dalam rangka memberikan pengarahan, sekaligus momentum menjalin silaturrahmi untuk mengajak seluruh kepala unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas LHK Provinsi NTB, untuk membangun sinergi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengambil peran dalam program mensukseskan NTB Hijau pada 2023.
Pada kesempatan itu, Wagub juga mengajak para kepala UPTD LHK NTB agar membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten / kota di NTB, untuk sama-sama berjuangan mensukseskan program yang besar ini. “Dinas LHK adalah salah satu dinas yang khusus diperhatikan, karena memang tekat Pemprov di Program Unggulannya tidak main-main dan ingin bagaimana supaya NTB ini tetap Bersih dan Hijau”. “Kita buktikan pada Indonesia, bukan hanya di NTB saja, bahwa kita bisa sukseskan program ini. Bapak Ibu adalah pejuang, program penentu sikap ini, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, ”ujarnya.
Wagub menyadari, untuk mewujudkan NTB hijau bukan perkara mudah. Perlu perencanaan yang baik, strategi yang baik, dan yang sangat penting komitmen serta keinginan bersama untuk mewujudkan NTB hijau. Wagub menyampaikan bahwa “Berbicara masalah lingkungan memang tidak semua orang tertarik dan bahkan jarang orang meletakkan Lingkungan sebagai masalah utama dalam kehidupannya. Masyarakat banyak tidak sadar bahwa lingkungan yang baik adalah aset yang tidak ternilai dan bisa dikatakan bahwa lingkungan adalah warisan yang sangat baik bagi anak cucu kita”.
Untuk itu, peran penting dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga provinsi, dan sinergi dengan TNI, Polri dan OPD yang terkait untuk berjuang bersama, mengambil peran dalam pelestarian lingkungan mulai dari skup, yakni lingkugan tempat tinggal dengan menanam pohon, tidak melakukan penebangan pohon, upaya bijaksana mensukseskan program NTB hijau.
Ia menyadari, mewujudkan NTB Hijau tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja. Namun pemerintah kabupaten / kota juga harus bergerak, terutama untuk mengolah sampah. Ia menarik program realisasi zero waste di NTB sampai saat ini belum berjalan optimal. “Realisasi kebersihan masih belum berjalan baik, dimana saat ini etalase kita seperti, sungai, jalan, dan fasilitas lainnya, belum bebas dari sampah,” ujarnya.
Sinergi dengan pihak yang terkait harus berjalan dengan baik, khususnya dalam mengolah sampah menjadi pupuk, bahan bakar listrik dan pakan. Kita harus kerja keras dan perencanaan matang, serta rutin melakukan evaluasi, sejauh mana capaian program. “Mari kita betul-betul perjuangkan bersama, jangan sampai sampah hanya kita peduli sampai TPA sudah selesai urusan. Namun bagaimana cara pengolahan dari hulu hingga hilir yang terintegrasi, ”katanya.
NTB Hijau menurutnya bukan program utamanya. Apabila program ini sukses, maka dampaknya akan sangat besar bagi anak cucu dan kelestarian lingkungan di masa akan datang. “Untuk itu, kita harus berpikir keras, bagaimana kedepan mewujudkan semua etalase lingkungan yang bersih. Seprti sungai, jalan, pantai bebas sampah dan lahan-lahan kita yang tandus menjadi hijau kembali, ”tambahnya lagi.
Menurutnya, NTB Hijau masalah besar yang harus melayani bersama. Pemprov NTB tidak mau daerah ini menjadi tandus atau sumber mata air banyak yang hilang, apalagi pasca musibah gempa. DLHK melakukan pemetaan terhadap jumlah mata air di Lombok dan Sumbawa. Banyaknya mata air di NTB yang terus berkurang, harus diselamatkan dengan melakukan penanaman kembali pada lahan yang tandus. “172.000 hektar lahan di NTB harus terealisasi hijau pada tahun 2023,” ujarnya.
Untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemetaan, mulai dari jenis tanah dan jenis pohon agar dapat dipastikan selamat dan bisa hidup dengan baik. “Jangan sampai hanya sibuk menanam, tapi tidak bisa hidup,” ingatnya. Peran desa sangat besar tambahnya, sebanyak 400 desa di pinggir hutan, yang dapat melakukan penanaman menggunakan dana desa untuk kelestarian lingkungan. “Itu sangat dibolehkan,” tandasnya.
Untuk itu meminta ia meminta DPMPD Dukcapil NTB bersinergi dengan LHK Provinsi dan Kabupaten / kota dalam melakukan pembinaan terhadap desa. Semua perencanaan dan implementasi di lapangan perlu pengawalan dan demam, jangan sampai apa yang sudah direncanakan dengan baik, namun tidak terlaksana dengan baik. “Jangan sampai itu, hanya ada di atas kertas, namun tidak terlaksana karena koordinasi dengan pihak kabupaten / kota dan desa,” ujarnya.
Wagub mengungkapkan, sampai saat ini KPH NTB masih yang terbaik dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini harus terus dapat dipertahankan dengan penyelamatan lingkungan. Baginya Penyelamatan lingkungan tidak bisa dibayar dengan apapapun. “Lingkunga harus kita selamatkan untuk kita persembahkan pada anak cucu. Kalau kita hidup dilingkungan yang asri dan lestari, bersih dan subur, InsyaAllah semua makhluk hidup yang tinggal di Bumi akan sejahtera dan hidup dengan baik. Tetapi jika sebaliknya maka kita akan sengsara.” pesannya.
Beliau menyampaikan bahwa “Bapak Ibu yang ada disini merupakan pejuang-pejuang lingkungan yang ditangan Bapak Ibu-lah mampu mewujudkan ikhtiar kita bersama ini. Memang tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kita tetap harus bekerja sama dengan Stakeholder lainnya.” Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan kegiatan Illegal logging, kita harus perang, pemerintah harus terus melawan Illegal logging bersama TNI dan Polri. Aparat diharapkan tidak lembek dalam menindak kegiatan itu. “Apa gunanya kita menanam namun terus dilakukan, jangan ada anggota KPH kita ikut terlibat dalam pembalakan liar” tegasnya.
Umi Rohmi berada, kunci dari program ini, kerjasama dengan kabupaten / kota. Tanpa sinergi ia menilai semu itu tidak akan berjalan dengan baik. “Insyaallah dengan sinergi semua itu akan terlaksana dengan baik, dan saya sangat berharap dengan kita bersama-sama, kita akan mampu mewujdkannya.”
Edukasi juga menjadi hal paling penting untuk terus dilakukan, agar masyarkat paham dan tidak melakukan penebangan ilegal. “Kita harus melibatkan banyak komunitas untuk NTB Hijau. Komunitas sepeda, komunitas gunung, media dan selebgram kita yang konsen terhadap masalah lingkungan, ” tutupnya.
