Mataram (19/2) – Kumpul Besar Instrumen LHK NTB, Satukan suara demi lingkungan berkelanjutan NTB. Dipimpin Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, S.Hut., M.A.P, dan didampingi oleh Samsudin, S.Hut., M.Si selaku Sekretaris Dinas LHK NTB. Dilaksanakan secara daring dan luring kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas LHK NTB
Turut hadir Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusra, Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Jabal Nusra, Balai TN Rinjani, Balai TN Tambora, Badan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mataram (BPSILHK) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari, beserta seluruh Balai/ KPH seluruh NTB, dan Dinas LH Kabupaten se-NTB.
Dalam sambutannya, Samsudin, S.Hut., M.Si. menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memperkuat sinergitas antar instansi dalam menunjang keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2024.
Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc. selaku Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusra juga menyatakan bahwa “Kita perlu memperbanyak kumpul, urun, rembug seperti ini untuk menyelaraskan tugas pokok dan perencanaan disetiap tahunnya”
“Tugas P3E ialah melakukan orkestrasi pembangunan di daerah, dan hadir, memberi masukan, menampung, serta memfasilitasi setiap penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah” tambah Kepala P3E.
“Meskipun pak Julmansyah telah mendapat penghargaan sebagai Kepala Dinas LHK terbaik se-Indonesia dalam urusan Indeks Respon, tetapi kita tidak boleh lengah karena Pengelolaan ekosistem harus terus berjalan dan inovatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.”
Ni Nyoman Santi juga menegaskan agar setiap Taman Nasional di NTB melaksanakan Pengelolaan Sampah di kawasannya, karena semakin banyak wisatawan yang datang maka akan semakin banyak juga sampah yang dihasilkan, dan bila tidak ada Pengelolaan sampah yang intensif maka itu bukan hal yang bagus untuk destinasi wisata.
Kegiatan ini berlangsung dengan setiap UPT KLHK memaparkan tentang capaian di tahun 2023 serta perencanaan untuk tahun 2024.
Lebih jauh dalam kesempatan ini, Julmansyah, S.Hut., M.A.P menyatakan bahwa urgensi dalam membangun Green Belt Tambora tanpa perambahan ialah sangat mendesak, dan tentu pembangunan Green Belt itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti yang ada di Green Belt Rinjani.
“Dan yang tak kalah penting, bagaimana penyelarasan antara Data dan Fakta di lapangan terkait kegiatan RHL juga harus diperhatikan, karena seperti yang kita tahu Data RHL tidak sebagaus faktanya di lapangan” Pungkas Julmansyah. (rz)
