DISLHK NTB

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Kegiatan

Webinar Series DLHK Jilid II “ Penerapan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 5 Tahun 2021”

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tanggara Barat menggelar webinar series DLHK jilid II pada hari Selasa 27 Juli 2021. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar untuk membuka ruang diskusi dan wadah sosilalisasi edukasi yang efektif di masa pandemi.

Webinar series DLHK jilid II kali ini mengangkat tema tentang Penerapan Permen LHK No.4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/atau yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL/UPL atau SPPL, dan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Tema ini sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat karena setiap masyarakat baik perorangan ataupun kelompok yang memiliki usaha yang berdampak terhadap lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung memiliki kewajiban untuk membuat dokumen lingkungan.

Webinar yang diikuti oleh lebih dari seratus peserta dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri, menunjukkan antusiasme dan tanggungjawab masyarakat terhadap lingkungan.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si selaku Keynote Speech, meyampaikan bahwa Permen LHK No. 4 Tahun 2021 merupakan pengganti Permen LHK No. P.38 Tahun 2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL. Sedangkan pada Permen LHK No. 5 Tahun 2021 mengganti:

  1. Permen LH No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;
  2. Permen LH No. 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi;
  3. Permen LH No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V;
  4. Permen LHK No. P.102 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
  5. Kepmen LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
  6. Kepmen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

Lebih lanjut mengenai substansi bahasan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 5 Tahun 2021, disampaikan oleh H. Didik Mahmud G.H., ST, M.Si, selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan DLHK Provinsi NTB dan Tina Meilinda ST., MT (Akademisi Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram) selaku Narasumber 1 dan Narasumber 2 dan di moderatori oleh Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si (Akademi Universitas Mataram). Lebih lanjut mengenai pelaksanaan webinar, dapat menyaksikan rekaman video melalui link berikut: https://youtu.be/1oq5EsI1BZ8

Download

File Description File size Downloads
pdf Materi tentang Permen LHK 5 Tahun 2021 Materi tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
1 MB 12145
pdf Materi tentang Permen LHK 4 Tahun 2021 Materi tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2 MB 7402

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *