Lombok Tengah (22/12) – Akhiri Jum’at Salam 2023, DLHK jawab permasalahan Desa Tumpak. Dipimpin oleh Burhan, SP., MM selaku Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, sekaligus PLH Kepala Bidang Pengelolaan DAS Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat (PDASRPM) beserta jajaran bidang PDASRPM, dan Bidang PSPL, tak lupa Jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura juga turut mendampingi.
Bertempat di Sekretariat Kelompok Tani Hutan Tumpak Lestari, segenap jajaran Desa Tumpak menumpahkan permasalahan yang selama ini dihadapi, antara lain; dimana masyarakat Dusun Bongak ingin mengembalikan hutannya, embung air untuk mengatasi masalah kekeringan, kesediaan pakan untuk ternak, terkait pengelolaan sampah, pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan keinginan untuk Desa Bongak menjadi Desa Wisata.
Burhan, SP., MM menanggapi program-program yang telah dilakukan oleh warga dusun Bongak untuk menarik wisatawan, eco edu literasi wisata, dan one day in Bongak.
“Saya kira instrument-instrumen Desa Bongak untuk menjadi Desa Wisat sudah cukup bagus, hanya perlu lebih ditata lagi, agar nantinya ini tidak menjadi Program yang Hit and Run” ujar Burhan.
Selain itu Burhan juga menyatakan bahwa kami Dinas LHK NTB sudah mengkomunikasikan tentang pengembangan Desa-Desa di lingkar Mandalika ke KemenkoMarves, dimana hal itu hanya menunggu jadwal yang tepat untuk kedatangan Kemenko Marves ke Desa Tumpak.
Terkait kesediaan pakan ternak, mengembalikan kelestarian hutan (penghijauan), Tim Dinas LHK NTB menyarankan untuk Desa Tumpak membentuk sistem silvopastura karena sistem itu dapat menjaga stabilitas kesediaan pakan ternak, hutan juga menjadi lestari.
Selain itu, terkait menjawab kebutuhan embung air didalam kawasan hutan, Burhan menyatakan akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) karena itulah kewenangan BWS, dan terkait perijinannya Dinas LHK siap untuk memfasilitasinya.
