Identifikasi data statistik LHK di Kab. Sumbawa Barat

Pada tanggal 13 Februari 2017 s/d 15 Februari 2017, Subbagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Data Dalam Rangka Penyusunan Statistik Dinas LHK Provinsi NTB ke Kabupaten Sumbawa Barat.

Sasaran Kegiatan identifikasi dilaksanakan ke 2 instansi yang terkait dengan sektor LHK yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab Sumbawa Barat dan KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea. Kegiatan ini tidak hanya berupa identifikasi kebutuhan data, melainkan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas LH kabupaten/kota dan KPH di masing-masing kab/kota.

Koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup langsung diterima oleh Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil diskusi diketahui beberapa hal sebagai berikut :

  1. Dinas LH Sumbawa Barat kesulitan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait lingkungan dan kondisinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis data yang harus dikumpulkan namun tidak ada dukungan biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data nya.
  2. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan format data yang ada di dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Namun demikian, terdapat beberapa jenis data yang belum terisi karena minimnya sumber dana untuk melaksanakan pengumpulan data.
  3. Beberapa jenis data yang belum tersedia datanya antara lain : tutupan lahan, evaluasi kerusakan lahan, kerusakan hutan, Data inventarisasi sungai dan kualitas air sungainya serta banyak lagi jenis data yang tidak bisa diisi oleh pihak Dinas LH Kabupaten Sumbawa Barat.
  4. Data statistik yang perlu dikumpulkan adalah jenis tanaman endemic dan satwa yang dilindungi, mata air dan kondisinya bahkan jika perlu sampai ke daya dukung dan daya tampungnya pada setiap kabupaten/kota.
  5. Pada Tahun 2017, Dinas LH Sumbawa Barat telah mengajukan alokasi anggaran yang cukup besar, termasuk untuk mengumpulkan dan mengolah data bidang LH. Selain itu, alokasi anggaran juga disiapkan untuk asistensi ke P3E Denpasar dan Kementerian LHK.
  6. Sampai dengan saat ini Dinas LH Sumbawa Barat belum ada koordinasi dengan UPTD Dinas LHK NTB di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea.
  7. Dinas LH Sumbawa Barat menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan target berupa pencapaian ADIPURA pada Tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, pada Tahun 2017 Dinas LH Sumbawa Barat telah melaksanakan beberapa hal antara lain : Membentuk Sekretariat Adipura, Menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pembagian peran para pihak untuk mendukung pencapaian Adipura.
  8. Dinas LH Sumbawa Barat mengharapkan ada sinergitas antara UPTD Dinas LHK NTB dalam kegiatan pengumpulan data. Selain itu, beliau juga mengharapkan adanya pembagian alokasi anggaran bagi Dinas LH di kabupaten untuk mengumpulkan data.
  9. Permasalah utama yang dihadapi oleh Sumbawa Barat adalah terkait Persampahan dan Pertambangan Illegal.
  10. Terkait dengan persampahan, Dinas LH Sumbawa Barat menyebutkan bahwa terdapat kegiatan SISKAMLING SAMPAH oleh masyarakat Kelurahan Dalam yang bekerjasama dengan pihak POLSEK dan KORAMIL setempat.
  11. Dinas LH Kab Sumbawa Barat siap untuk berbagi peran dengan Dinas LHK NTB.

Petugas Dinas LHK NTB juga menjelaskan bahwa pada Tahun 2017, telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan pengumpulan data. Namun alokasi anggaran tersebut hanya untuk pengumpulan data bidang kehutanan. Pada Tahun 2018, Dinas LHK NTB akan mengupayakan agar alokasi anggaran untuk kegiatan pengumpulan data bisa mengakomodir kebutuhan Dinas LH di kab/kota sehingga dapat mendukung penyusunan Statistik Dinas LHK NTB. Dinas LHK NTB mengharapkan agar terbangun koordinasi dan kerjasama yang intensif antara Dinas LH di kabupaten dengan UPTD Balai KPH di masing-masing kabupaten.

Selain itu, Dinas LHK NTB mengharapkan agar pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam setiap kegiatan Dinas LH dengan fokus pada masyarakat miskinnya, by name by address sesuai Basis Data Terpadu. Hal ini penting untuk memudahkan monev terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan di NTB.

Dinas LHK NTB menyampaikan bahwa terkait dengan upaya percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Bidang LHK, Dinas LHK NTB telah mencanangkan Inovasi berupa “GEMPITA KREATIF” Gerakan Membangun Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup Secara Kolaboratif dan Partisipatif. Inovasi tersebut terdiri dari 8 kegiatan yaitu : TAPAK (Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kawasan Hutan), LIMBOP (Limbah Hutan Optimal), Paper Less Management, Pengamanan Rutin Berlapis, KPH Berkoalisi, Border Trees, RHL KOlaboratif dan TAKIMHUT (Penataan Pemukiman Perambah Hutan).

Dinas LHK NTB siap berbagi seluruh data dan informasi terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2017, Dinas LHK NTB akan menyusun Statistik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (firman/lil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *