Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh sebagai Pilot Project Desain Tapak Wisata Alam di Hutan Produksi

Ini mungkin desain tapak wisata alam di hutan produksi pertama di NTB bahkan di Indonesia. Mengingat selama ini belum ada regulasi pemanfaatan wisata alam di hutan produksi. Dimana hutan produksi selama ini hanya untuk produksi kayu, sementara potensi wisata alam belum dioptimalkan. sejak tahun 2016 seiring dengan munculnya Peraturan Menteri LHK No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Wisata Alam di Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LHK memilih hutan produksi di unit KPHP Batulanteh Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh NTB sebagai pilot project desain tapak.

Keseriusan Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh bersama Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendorong model wisata alam (ecotourism) di Hutan Produksi khususnya di Sumbawa NTB, semakin nyata dengan disusunnya dokumen desain tapak wisata alam di hutan produksi. Setelah sebulan sebelumnya Tim Kementerian LHK bersama KPH dan Pokdarwis Desa Pernek turun melakukan identifikasi kondisi biofisik dan potensi flora/fauna ke lokasi hutan produksi Kelompok Hutan Buin Swai blok Pernek.

Hasil tersebut kemudian dilakukan konsultasi publik dilaksanakan Senin, 17 April 2017 di Balai Pertemuan Desa Pernek. Menurut Julmansyah, S.Hut., MAP Kepala Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh, “kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari masyarakat dan desa-desa sekitar serta pelaku pariwisata Sumbawa. Terutama terkait dengan ruang publik dan ruang usaha di areal wisata alam”. Dalam konsultasi tersebut hadir berbagai unsur dengan peserta lebih dari 40 orang yang terdiri dari unsur Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata Sumbawa, unsur desa, HIPMI, Pelaku pariwisata Sumbawa serta masyarakat Desa Pernek sendiri.

Pada kesempatan tersebut secara khusus hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov NTB Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si dan Ir. Johan Utama Perbatasari, MM Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Ir. Johan Perbatasari wisata alam Pernek ini merupakan wisata alam hutan produksi pertama di Indonesia setelah munculnya Permen LHK No 31/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Produksi. Sehingga desain tapak ini harus selesai dan menjadi panduan bagi pelaksaan kegiatan wisata alam di hutan produksi. Menurut Direktur UJL HHBK hal penting yang harus disiapkan yakni SDM di desa. Penyiapan SDM tersebut harus mampu menjawab kenyamanan dan keamanan pelayanan wisatwan, kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga 3 pilar yang harus kolaborasi yakni masyarakat – pemerintah dan investor.

Menurut Kadis LHK Provinsi, Ir. Madani Mukarom bahwa setiap KPH harus memiliki destinasi, satu KPH satu destinasi. Keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung wisata alam sangat dibutuhkan sehingga semuanya dapat terlibat dan menerima manfaatnya. Kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting. Menurut Kadsi LHK, bulan lalu telah ditandatangani kesepakatan antara Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan menetahui Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dan Wakil Bupati Sumbawa tanggal 22 Maret 2017 lalu, tentang komitmen mendorong 5 desa Ekowisata.

Dalam menyusun desain tapak, harus memperhatikan pembagian ruang dalam desain tapak. Menurut Julmansyah, dalam desain tapak telah dialokasikan ruang publik yang mana semua orang dapat mengakses ruang publik. Sementara ruang usaha diperuntukkan bagi usaha pariwisata atau usaha sarana pariwisata. Dengan adanya desain tapak ini maka kita akan “bermain” di sini, tidak di lokasi yang lain. Menurut Jul begitu sapaanya, bhawa ruang publik akan dikerjasamakan dengan BUMDes yang ada.

Sangat banyak masukan dari parapihak kali ini, Kades Pernenk Saguni misalnya menekankan kepastian batas kawasan di sekitar lokasi wisata alam. Mengingat ada beberapa lokasi yang diduga masuk kawasan akan tetapi dikuasai oleh masyarakat. Perwakilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumbawa mnenyampaikan harapan agar desain tapak ini segera difinalkan agar pemkab Sumbawa juga bisa turut membangun sarana di lokasi ekowisata. (julmansyah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *