Upaya dalam pengembangan destinasi wisata tidaklah mudah dan mesti dikolaborasikan dengan sektor lainnya. Khususnya Kawasan Taman Nasional Tambora dan sekitarnya tidak bisa dilakukan jikalau hanya mengandalakan sektor kehutanan saja. Sinergitas antara pihak terkait penting untuk dilakukan dan ditingkatkan agar apa yang diinginkan terlaksana dengan baik. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, NGO, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Pertemuan yang dilaksanakan minggu lalu tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Dinas LHK NTB, merupakan awal dari aksi pengembangan wisata yang akan dilakukan pada kawasan Taman Nasional Tambora dan sekitarnya.
Pada kesempatan ini, Dinas LHK NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dinas LHK NTB Bapak Samsudin, S.Hut., M.Si. Kang Sam sapaan akrab beliau menyampaikan bahwasanya “ Taman Nasioanal Tambora membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah untuk percepatan pengembangannya sebagai salah satu kawasan strategis Provinsi.”
“Karena kita akan melakukan pengembangan, perlu kita perhatikan juga terkait ekosistem dan kawasan sekitarnya. Untuk masterplannya, baik kawasan KSPN Rinjani maupun KSPN Tambora sudah dirancang. Kemudian untuk wilayah ijin PT. UTL yang akan digunakan sebagai akses jalan sekitar 3,8 Kilo Meter dari pintu gerbang Doro Ncanga menuju wilayah TN Tambora baiknya sudah dikoordinasikan dan dapat dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan oleh PT. UTL kepada pihak TN Tambora,” jelas Kang Sam.
Kita juga akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak Bappeda terkait penganggaran pengembangan Destinasi Super Prioritas di NTB, khususnya di wilayah Tambora. Pastikan Kepala TN Tambora menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk mendukung pengembangan destinasi super prioritas ini, ujarnya.
Dari pihak TN Tambora Bapak Denny menyampaikan bahwasanya “ Pusat perlu melihat dan mengetahui bahwa TN Tambora mendapat dukungan dari Pemrintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Swasta. TN Tambora dengan luas (71.645,64 ha) dengan ekosistem asli dan unik, dibagi berdasarkan sistem zonasi serta keanekaragaman hayati yang tinnggi kini juga masuk sebagai bagian dari Cagar Biosfer SAMOTA.”
Saat ini TN Tambora sudah punya masterplan pengembangan pariwisata dan akan mengembangkan beberapa fasilitas wisata lainnya. Kementerian LHK memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan kendaraan operasional, rehab kantor resort TN Tambora, serta penguatan sarpras wisata alam. Tahun ini sedang berproses pengembangan sanctuary rusa timor yang akan dijadikan sanctuary rusa terbesar di Indonesia di jalur Doro Ncanga. Tak hanya itu, TN Tambora terus mengembangkan sapras wisata lainnya sebagai alternatif atraksi di jalur pendakian Gunung Tambora.
“Terkait pengembangan jalan, saat ini jalan lingkar Tambora Kabupaten Bima belum tuntas. Nantinya juga kita akan melewati kawasan kelola PT. UTL sebagai jalur akses menuju sanctuary rusa. Kami juga perlu dukungan untuk percepatan status dan badan jalan sepanjang 3.8 km, minimal jalan yang bisa dilewati mobil minibus dengan aman dan nyaman. Status akses jalan tersebut akan diarahkan sebagai jalan wisata,” ujar Denny.
Skema yang paling memungkinkan untuk pembukaan akses jalan 3,8 km (pintu gerbang Doro Ncanga menuju wilayah TN Tambora) adalah kerjasama dengan KPH Tambora dan Balai Jalan. “Akses jalan 3,8 km (pintu gerbang Doro Ncanga menuju wilayah TN Tambora) yang melewati wilayah konsesi PT. UTL, bisa memakai skema pinjam pakai kawasan hutan (pemohon harus non KLHK) atau kerjasama dengan KPH Tambora (membuat telaah teknis yang dikirim ke Dirjjen Planologi KLHK) dengan maksimal lebar jalan 5 meter (diluar bahu jalan dan saluran air),” sambut Zaim Staf Tata Hutan Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LK NTB.
Tak hanya itu, Tn Tambora saat ini dalam tahap pengembangan telekomunikasi dan jaringan air dimana kegiatan tersebut juga sudah masuk dalam rencana masterplan pembangunan kawasan pariwisata super prioritas sektor Kementerian PU. Ibu Ety selaku perwakilan dari Dinas PU NTB menambahkan “Terkait akses jalan wilayah TN Tambora bagian barat merupakan jalan nasional. Akses jalan Doro Ncanga merupakan jalan nasional yang kewenangan bukan di Provinsi, namun jika ada disposisi dari Kementerian PU, kami siap membantu,” ujarya.
Perlu dipertimbangkan juga apakah akses jalan ini digunakan PT. UTL dan PT. SMS untuk mobilitas kendaraan angkut barang dan dimohon kepada Bappeda untuk mensosialisasikan masterplan pengembangan pariwisata super prioritas kepada OPD terkait lainnya, tutup Ety.
Pihak Bappeda Provinsi NTB menyampaikan dukungan dimana Bappeda sangat mendukung percepatan pengembangan akses jalan TN Tambora, namun tetap memperhatikan rambu-rambu kewenangan sesuai UU 23/2014. Bappeda juga kesulitan dalam menganggarkan asset jika diluar kewenangan Provinsi.
Diakhir pertemuan, Balai Jalan menyampaikan informasi bahwasanya tahun ini ada pelebaran jalan menuju standar (Simpang Bango – Kempo) dengan lebar 6 meter dan panjang 12,5 km. Untuk penganggarannya bisa dianggarkan melalui DAK atau surat direktif Menteri.
