Aksi Bersih Pantai Bersama Dinas LHK Provinsi NTB
Dalam rangka mendukung dan memasifkan Gerakan Indonesia Bersih sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah RI melalui Inpres No 12 tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menggelar kegiatan aksi bersih pantai yang bertajuk “NTB Gemilang mendukung Gerakan Indonesia Bersih” di…
Kunjungan Belajar Petani Kayu Putih Bersama TNI ke Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
Rabu (29/11) jam 11 WITA, sebanyak 9 orang petani dari Desa Ongko Kec. Empang datang berkunjung ke lokasi Tanaman Kayu Putih KPH Puncak Ngengas Batulanteh. Mereka didampingi oleh Kopda Ahmad Yani dari Koramil Empang Kodim 1607 Sumbawa. Kunjungan ini bertujuan…
TAHUN 2018, NTB AKAN MEMILIKI JARINGAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN OTOMATIS (AQMS)
Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, Dinas LHK Prov. NTB mendapat kunjungan dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Bapak Dasrul Chaniago disambut langsung oleh Kepala Dinas…
Konsultasi Publik Rencana pembangunan smelter PT. Amman Mineral Industri
Ir. Nyoman Sudarma, MM selaku Kepala Bidang Analisis dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menyampaikan bahwa Salah satu syarat dalam proses penyusunan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah konsultasi publik, yang merupakan rangkaian kegiatan…
Saka Wanabakti untuk pembinaan generasi muda cinta hutan dan lingkungan
Sebagai ajang pembinaan generasi muda yang cinta hutan dan lingkungan, Dinas LHK Provinsi NTB menginisiasi untuk merevitalisasi atau mengaktifkan kembali Saka Wanabakti NTB. Saat ini terasa bahwa SWB mengalami penurunan aktifitas dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya. Walaupun demikian, tidak berarti SWB…
KADIS LHK: KPH HARUS DICINTAI OLEH MASYARAKAT DI TINGKAT TAPAK
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 53…