TAHUN 2018, NTB AKAN MEMILIKI JARINGAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN OTOMATIS (AQMS)
Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, Dinas LHK Prov. NTB mendapat kunjungan dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Bapak Dasrul Chaniago disambut langsung oleh Kepala Dinas…
Konsultasi Publik Rencana pembangunan smelter PT. Amman Mineral Industri
Ir. Nyoman Sudarma, MM selaku Kepala Bidang Analisis dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menyampaikan bahwa Salah satu syarat dalam proses penyusunan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah konsultasi publik, yang merupakan rangkaian kegiatan…
Saka Wanabakti untuk pembinaan generasi muda cinta hutan dan lingkungan
Sebagai ajang pembinaan generasi muda yang cinta hutan dan lingkungan, Dinas LHK Provinsi NTB menginisiasi untuk merevitalisasi atau mengaktifkan kembali Saka Wanabakti NTB. Saat ini terasa bahwa SWB mengalami penurunan aktifitas dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya. Walaupun demikian, tidak berarti SWB…
KADIS LHK: KPH HARUS DICINTAI OLEH MASYARAKAT DI TINGKAT TAPAK
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 53…
Workshop Inisiasi Pengembangan dan Pengelolaan HHBK Bambu Lestari
Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sumberdaya yang bersifat multi fungsi, multi guna dan memuat multi kepentingan dimana pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hasil overlay antara Peta Kawasan Hutan di NTB dengan peta administratif diketahui bahwa…
Rapat pembahasan mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) di NTB
Kayu Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) adalah jenis yang sudah ditetapkan sebagai kayu yang termasuk dalam Appendix II (termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punah). Tetapi sampai saat ini peredaran kayu…