MoU pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan: Permudah KPH dalam bekerjasama
Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur, pada hari Senin-Selasa, 5 dan 6 Juni 2017 menandatangani kesepakatan bersama pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan Walikota Bima, Bupati Bima dan Bupati Dompu. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan pada 3…
THE 13th MEETING OF THE ASEAN Working Group on forest management
Pertemuan ke-13 ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM) diadakan pada tanggal 23-25 May 2017 di Lombok, Indonesia. Pertemuan The 13th Meeting of AWG-FM menjadi sangat penting guna mengkonsolidasi dan mensinergikan modalitas dan rencana aksi dari subsidiary bodies dibawah ASEAN…
Penghijauan di Tahura Nuraksa dalam rangka HUT Kodam IX/ Udayana ke 60
Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 pukul 09.45 Wita bertempat di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, telah berlangsung acara penghijauan/penanaman pohon dalam rangka HUT Kodam IX/ Udayana ke 60 tahun 2017. Sebagai pimpinan…
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Hutan Tanaman Rakyat
Untuk melihat perkembangan dan capaian program dari penyelenggaraan HTR dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja Umum (RKU) yang telah disusun oleh pemegang ijin HTR serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan,…
Penilaian Lomba Wana Lestari di Balai KPH Sejorong Matayang Brang Rea
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas terhadap upaya rehabilitasi/konservasi sumberdaya alam perlu diberikan apresiasi dan penghargaan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah guna terus memacu dan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kebijakan prioritas pembangunan bidang kehutanan. Pemberian penghargaan tersebut…
Inspeksi PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)
PROPER merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pelaksanaanya sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi (Dinas LHK Provinsi). Pada periode 2016-2017 ini Provinsi NTB dipercaya untuk melaksanakan PROPER terhadap 13 Perusahaan (8 PLTD, 4 Pertamina dan 1 Perusahaan…